Warga Pasayangan Suarakan Kebutuhan Mobil Siaga dan Jalan Tani saat Reses Ika Siti Rahmatika

Rekamjabar.com (Kuningan) –Agenda Reses III Tahun Sidang 2024–2025 terus dimanfaatkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ika Siti Rahmatika, SE, untuk mendengar langsung aspirasi warga. Pada hari keenam, Senin (28/7/2025), Ika menyambangi Desa Pasayangan, Kecamatan Lebakwangi, dan kembali menerima sejumlah masukan dari masyarakat.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah kebutuhan dasar disampaikan. Salah satu yang mencuat adalah permintaan mobil siaga desa yang dinilai penting untuk menunjang layanan kesehatan dan darurat di lingkungan desa.

Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat juga menyuarakan kebutuhan dukungan berupa polybag dan bibit tanaman seperti kangkung dan bayam guna memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.

Dari sektor literasi, pengelola Perpustakaan Desa (Pespusdes) mengajukan permohonan bantuan perangkat laptop atau komputer untuk menunjang pelayanan literasi digital yang tengah dikembangkan.

Tak hanya itu, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pasayangan meminta perhatian terhadap pemberian insentif bagi pengurus PKK yang selama ini berkontribusi secara sukarela dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, sektor infrastruktur pertanian juga mendapat sorotan. Warga mengeluhkan kondisi Jalan Usaha Tani (JUT) yang masih berupa jalan tanah dan sulit diakses. Mereka berharap ada tindak lanjut berupa pengerasan dan pemadatan jalan, melengkapi pembangunan tembok penahan tanah (TPT) yang disebut sudah selesai setengahnya.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ika menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi warga melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) dewan serta berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Aspirasi yang muncul hari ini sangat menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Semuanya akan kami perjuangkan agar bisa terakomodasi dalam perencanaan anggaran ke depan,” ungkap Ika.

Kehadiran Ika di tengah masyarakat Desa Pasayangan disambut hangat, mencerminkan kepercayaan warga terhadap fungsi wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat provinsi. (Hafidz)