Ika Siti Rahmatika Soroti Potensi Pertanian dan Regenerasi Petani Saat Pengawasan di Ciamis

Rekamjabar.com – (Ciamis) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ika Siti Rahmatika, SE, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2026 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ciamis, Minggu (19/7/2026). Kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai forum dialog bersama masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi terkait sektor pertanian, peternakan, infrastruktur pedesaan, hingga pemberdayaan generasi muda.

Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala di lapangan. Di antaranya adalah masih banyaknya lahan produktif yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terbatasnya akses permodalan bagi petani, minimnya sarana produksi pertanian, serta kondisi jaringan irigasi yang belum optimal sehingga produktivitas lahan masih bergantung pada curah hujan. Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD Jawa Barat melalui fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ika Siti Rahmatika menegaskan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki potensi besar di sektor pertanian yang perlu dikelola secara maksimal. Menurutnya, sektor agraris harus menjadi salah satu prioritas pembangunan karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Kita memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Jangan sampai lahan-lahan produktif hanya menjadi lahan tidur karena masyarakat terkendala modal, teknologi, maupun sarana produksi. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang nyata agar potensi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ika.

Baca Juga: Ika Siti Rahmatika Tegaskan Pemerintah Wajib Jamin Pendidikan Merata dan Berkualitas

Selain membahas sektor pertanian, persoalan tata kelola bantuan bagi kelompok peternak juga menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Sejumlah kelompok peternak mengaku masih mengalami kesulitan memperoleh bantuan pemerintah akibat keterbatasan pemahaman mengenai administrasi dan penyusunan proposal, sehingga banyak pengajuan yang belum memenuhi persyaratan saat proses verifikasi. Kondisi tersebut diperparah dengan masih minimnya pendampingan dari petugas di lapangan.

“Saya mendorong agar pemerintah daerah bersama instansi terkait lebih aktif memberikan pendampingan kepada kelompok tani dan peternak. Bimbingan teknis harus rutin dilakukan sehingga masyarakat memahami prosedur pengajuan bantuan dan memperoleh kesempatan yang sama,” kata Ika.

Dalam kesempatan yang sama, masyarakat juga mengeluhkan kondisi Jalan Usaha Tani (JUT) di sejumlah wilayah yang masih mengalami kerusakan. Infrastruktur tersebut dinilai sangat penting karena menjadi akses utama distribusi hasil panen. Kerusakan jalan menyebabkan biaya transportasi meningkat dan aktivitas pengangkutan hasil pertanian menjadi kurang efisien, terutama ketika musim hujan.

Tak hanya itu, Ika juga menyoroti semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dan peternakan. Menurutnya, regenerasi petani menjadi salah satu tantangan yang harus segera diatasi agar sektor agraris di Jawa Barat tetap mampu berkembang secara berkelanjutan di masa mendatang.

“Kita harus mengubah cara pandang anak muda terhadap dunia pertanian. Dengan pemanfaatan teknologi digital, mekanisasi, dan pemasaran modern, sektor ini justru memiliki peluang ekonomi yang sangat menjanjikan. Regenerasi petani menjadi investasi penting bagi masa depan ketahanan pangan Jawa Barat,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut, DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk mempercepat pendataan lahan tidur, memperluas akses pembiayaan melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan kualitas jaringan irigasi, memperkuat pembinaan bagi kelompok tani dan peternak, mempercepat pembangunan Jalan Usaha Tani, serta menghadirkan program inkubasi bagi petani dan peternak milenial.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjadi solusi terhadap berbagai hambatan pembangunan di sektor pertanian dan peternakan. Melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, potensi agraris di Kabupaten Ciamis diharapkan dapat berkembang lebih optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Jawa Barat. (iyul)