Tok ! DPR RI Sahkan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna , Selasa, (21/03/2023) Komplek Parlemen DPR RI (Foto : Live Streaming/istimewa)

Bagikan:

Rekamjabar.com  (Nasional) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 Rapat pengesahan Perppu Ciptaker turut dihadiri pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. di kompleks parlemen, Selasa (21/3/2023).

dalam pantauan rekamjabar.com dalam video live streaming DPR RI menit 1:6:45 Ketua DPR RI menanyakan kepada setiap Fraksi “Apakah RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja dapat disetujui untuk menjadi Undang-undang ?” ujar Ketua DPR Puan Maharani.Hadirin sidang pun serempak menjawab “Setuju”.

“Terima kasih,” kata Puan menanggapi

Rapat pengesahan Perppu Ciptaker dihadiri 75 anggota dewan secara fisik, dan sebanyak 210 hadir secara daring. Sisanya, sebanyak 95 tidak hadir dan izin. Sehingga total rapat dihadiri 380 anggota.

Baca Juga : https://rekamjabar.com/tok-dprd-jabar-sahkan-2-raperda-jadi-perda-jawa-barat/

Di tengah paripurna hari ini sebelum persetujuan, fraksi PKS dan Demokrat sempat menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker. Kedua fraksi melayangkan interupsi saat Puan menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Sementara, fraksi PKS menyatakan walk out atau keluar rapat paripurna setelah perwakilan fraksi, Bukhori Yusuf menyampaikan interupsi.

Adapun Perppu Ciptaker disetujui kurang dari dua bulan sejak Surat Presiden (Surpres) dikirim ke DPR pada 7 Februari lalu. Sepekan kemudian, Badan Legislasi DPR menggelar rapat maraton membahas Perppu tersebut.

Perppu Ciptaker disahkan di tengah gelombang penolakan oleh berbagai elemen masyarakat sejak akhir 2022 lalu. Hingga kini sejumlah elemen, terutama dari kelompok buruh terus menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Perppu itu oleh DPR.

Mereka menilai Perppu Ciptaker tidak jauh beda dengan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Isi dari Perppu juga dianggap memuat pasal pasal bermasalah yang merugikan, terutama untuk buruh dan lingkungan.

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diteken Jokowi untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada November 2021.

Terbitnya Perppu ini disebut berdasarkan pertimbangan mendesak ekonomi global yang perlu segera direspon, salah satunya karena imbas perang Rusia – Ukraina.

Video Live Streaming Rapat Paripurna Pengesahan PERPPU Ciptaker menjadi Undang-undang :

Sumber : cnnindonesia.com, DPR-RI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top