Rekamjabar.com (Kab.Kuningan) – BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) selaku ketua pelaksana harian Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional memiliki turunan jejaringnya hingga ke tingkat terendah yakni desa berupa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa.
Dukungan anggaran pendampingan pun diberikan melalui DAK BOKB (Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional KB) melalui OPD KB DPPKBP3A. Adapun implementasinya BKKBN menitipkan sebagian tanggungjawabnya kepada ASN BKKBN yang berada di daerah, yaitu para Penyuluh KB (PKB) dan PLKB (Petugas Lapangan KB).
Namun, DAK BOKB Tahun 2024 untuk Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya terserap. Hal ini diungkap oleh Bidang Advokasi dan Hukum IPeKB Provinsi Jawa Barat, Dedi Suhandi. Data yg diperoleh dari BKKBN Provinsi Jawa Barat, DAK BOKB Kuningan tahun 2024 mencapai Rp.14.423.719.000,-. Namun, baru diserap sebesar Rp.8.705.249.500,- atau 60,35%. Masih tersisa Rp.5.718.469.500,- .
“Alih-alih ada dukungan dari pemerintah daerah, justru bantuan pusat pun berupa DAK BOKB hingga November ini tak lancar dalam penyerapan.” ungkap Bidang Advokasi dan Hukum IPeKB Provinsi Jawa Barat, Dedi Suhandi kepada Rekamjabar.com. Senin, (25/11/2024)
Dedi mengeluhkan hal tersebut karena sangat berdampak terhadap penurunan stunting di Kabupaten Kuningan yg progres penurunannya belum signifikan.
Baca Juga :Â https://rekamjabar.com/pemprov-jabar-gelar-aksi-stunting-award-asa-tahun-2023/
Para PKB/PLKB memiliki target-target yg harus dicapai sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah ditetapkan. Memiliki tugas yang cukup berat untuk melakukan konvergensi Penurunan Stunting dengan berbagai lintas sektor.
“Mereka harus ikut bertanggung jawab atas pendampingan pada sasaran dengan melibatkan TPPS desa dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat dusun dan RT.”
Melihat kondisi ini, Dedi mengungkapkan bahwa semestinya pemerintah daerah harus berupaya optimal dalam mendukung kegiatan akselerasi itu, berupa dukungan anggaran yang memadai.
“Stunting merupakan program prioritas yang mesti menjadi perhatian semua pihak, baik intervensi langsung kepada sasaran BALITA Stunting maupun infrastruktur pendukung lainnya yakni Fasilitas kesehatan Ibu Hamil dan Balita, Jamban, Sanitasi, Air bersih dll.” jelas Dedi
**
(mr)
