PDIP Kota Bandung: Meski Banyak Evaluasi, Program Koperasi Merah Putih Selaras dengan Ideologi Bung Karno

Bandung, Rekamjabar – PDIP Kota Bandung menilai bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung sudah selaras dengan ideologi Bung Karno.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua DPC PDIP Kota Bandung, Ari Setiasakti. Ia mengatakan, program besutan Presiden Prabowo Subianto ini merupakan program yang baik bagi rakyat.

Selain itu, program tersebut juga sudah selaras dengan ideologi Bung Karno yang menjadikan koperasi sebagai asas ekonomi masyarakat.

“Sudah sangat sejalan secara ideologis. Cuman implementasinya, karena kita tahu di kota kabupaten dan provinsi itu tidak mungkin juga partai pemerintah, dalam hal ini partai Pak Prabowo,” kata Ari saya dikonfirmasi di Bandung, Sabtu (22/11/2025).

Namun, ia menyoroti implementasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung yang masih cenderung kental dengan gerbong politis. Bahkan, menurutnya dari keseluruhan koperasi yang telah diluncurkan, hanya ada sekitar 10 hingga 20 persen koperasi yang berjalan optimal dan serius.

“Saya tidak menyinggung karena menurut saya memang itu bagus, program itu bagus. Akhirnya implementasinya ini masih politicing kalau saya lihat. Seolah-olah memang tidak ada bukti. Cuma kan ini kan kita bisa mendengar sebagai warga Kota Bandung,” mata Wakil Ketua DPC PDIP Kota Bandung, Ari Setiasakti saat diwawancarai di Bandung, Sabtu (22/11/2025).

Baca Juga: PDIP Kota Bandung Dorong Koperasi Jadi Jalan Kesejahteraan Masyarakat

Ia menyebut bahwa implementasi Koperasi Merah Putih di Kota Bandung terkesan seperti tidak ada bukti dan hanya sekedar penggugur kewajiban semata.

“Tiba-tiba dikondisikan oleh sekelompok orang yang berbaju partai bukan kami kemudian juga aparaturnya ambil gampangnya saja, hanya untuk menggugurkan kewajibannya,” ucap dia.

Ia menilai, kondisi tersebut menunjukan bahwa program Koperasi Merah Putih pada akhirnya hanya terkesan sebagai ajang elektabilitas. Sehingga, hal tersebut membuat keberjalanan koperasi menjadi kurang baik.

“Kalau dari awalnya tidak sungguh-sungguh, tidak serius menanganinya karena untuk kepentingan hanya kepentingan elektabilitas ya percuma,” ungkap Ari.

Apalagi, banyak dari para pengurus yang berebut masuk karena iming-iming atau ekspektasi gaji yang besar. Padahal, lanjut Ari, gaji pengurus koperasi sendiri berasal dari para anggota koperasi.

Pada faktanya, pengurus koperasi sendiri bisa digaji baik dengan nominal kecil maupun besar bilamana koperasi tersebut sudah maju di kemudian hari.

“Itu bisa menggaji kita sendiri manakala koperasinya maju. Ini ibaratnya dianggap seperti makan cabe langsung pedas, nggak mungkin. By proses. Kita juga yang secara ideologi aja tapi susah sekali untuk melaksanakan,” tutur dia.

(np)