KDM Pastikan Bantuan Rp9 Juta bagi Pekerja Tambang Parung Panjang Disalurkan Dua Tahap

Rekamjabar.com (Bogor) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan tunai sebesar Rp9 juta kepada warga yang terdampak kebijakan pembatasan aktivitas tambang serta operasional kendaraan angkutan barang di Kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan, penyaluran bantuan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp3 juta dicairkan pada November 2025, sedangkan tahap kedua sebesar Rp6 juta direncanakan pada Januari 2026.

“Tahap pertama mereka mendapatkan Rp3 juta, karena perencanaannya belum terencanakan semuanya di APBD Tahun 2025. Di 2026 nanti, kita siapin lagi untuk pembayaran dua bulan ke depan. Hari ini Rp3 juta, juga sudah direncanakan di bulan Januari itu sekitar Rp6 juta. Jadi Rp9 juta dana kompensasi yang kita berikan,” ucap KDM –sapaan Dedi Mulyadi– di Gedung Setda Pemda Kabupaten Bogor, Senin (3/11/2025).

Baca Juga: BPBD Jabar Turunkan Dua Tim Tangani Banjir dan Longsor di Cisolok Sukabumi

Kebijakan penghentian sementara kegiatan tambang di kawasan Parung Panjang tercantum dalam surat bernomor 7920/ES.09/PEREK yang diterbitkan pada 25 September 2025. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa aktivitas tambang masih menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan, kemacetan, polusi udara, hingga kerusakan jalan dan jembatan akibat lalu lintas kendaraan berat.

KDM menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan solusi menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan tambang Parung Panjang, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

“Pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan, saya gak mau lagi nanti kuli lajur tanpa asuransi, yang tukang muat itu tanpa asuransi, saya gak mau lagi ada orang yang meninggal di tambang itu tidak dapat asuransi kecelakaan kerja. Saya tidak mau lagi mereka diupah dengan sangat rendah,” ucapnya.

Selain menyalurkan bantuan tunai, Pemprov Jabar bersama Pemkab Bogor juga menjalin pembicaraan dengan bank bjb untuk membantu para sopir harian tambang agar dapat memiliki kendaraan sendiri melalui program kredit tanpa uang muka.

“Tawaran saya dengan Pak Bupati adalah, hari ini dia nyupir mobil tronton, nyupir colt diesel, kan kerja di orang. Saya itu inginnya mereka jadi tuan, punya mobil sendiri, dengan cara kerja sama pemda dengan bjb membuat kredit tanpa DP. Ada mobil tanpa DP langsung disetorin bulan depan jalan,” tuturnya.

Salah seorang warga Cigudeg, Sumarni, yang terkena dampak penghentian kegiatan tambang, menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang telah menyalurkan bantuan serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengikuti semua arahan dan kebijakan dari pemerintah,” ucap Sumarni.