Reses di Kuningan, Anggota DPRD Jabar Ika Siti Rahmatika Dengar Keluhan Warga Cigintung

REKAMJABAR, KUNINGAN – Warga Kelurahan Cigintung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan mengeluhkan beberapa hal terkait pembangunan dan urusan sarana prasarana yang dinilai belum optimal kepada Anggota DPRD Jawa Barat, Ika Siti Rahmatika dalam Reses III Tahun Sidang 2025–2026.Ika Siti

Beberapa hal yang dikeluhkan diantaranya adalah soal isi perut, konektivitas serta sarana fisik seperti jalan usaha tani dan jaringan irigasi.

“Jalan produksi dan jaringan irigasi yang layak ini masih dianggap sebagai kebutuhan dasar yang belum terpenuhi secara merata di lapangan. Padahal, sektor pertanian hingga kini masih menjadi tumpuan ekonomi utama bagi sebagian besar masyarakat kita,” kata salah seorang perwakilan warga saat berdialog.

Mereka menilai, keterbatasan berbagai hal tersebut memberikan dampak langsung secara sistemik kepada mereka. Mulai dari biaya produksi yang membengkak sampai terhambatnya jalur distribusi hasil panen yang berujung menurunnya pendapatan para petani.

Dari berbagai keluhan tersebut, warga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan meliputi ketersediaan sarana produksi pertanian, alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, serta program stimulan yang bisa menggenjot daya saing hasil bumi.

BACA JUGA: Ika Siti Rahmatika Beberkan Sejumlah Bantuan Sektor Pertanian Hingga Ekonomi Saat Reses di Kota Banjar

Tak sampai disitu, keluhan juga datangd Ari sektor kesehatan dimana akses berobat masih sulit bahkan ketersediaan obat-obatan masih minim. Sektor ekonomi kreatif juga dikeluhkan warga, para pelaku UMKM menuntut adanya program pemberdayaan dan pelatihan usaha yang berkelanjutan dari pemerintah provinsi agar produk lokal Kuningan mampu beradaptasi dan bersaing.

Sementara itu, Ika Siti Rahmatika menegaskan bahwa seluruh usulan mutlak dari warga Cigintung ini tidak akan sekadar berakhir di atas kertas laporan reses. Legislator asal Dapil Jabar XIII (Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar) ini berkomitmen untuk mengawal, dan memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut ke dalam forum perencanaan serta penganggaran pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Semua usulan masyarakat Cigintung ini akan menjadi bahan perjuangan dan pengawalan ketat kami dalam proses penganggaran ke depan. Tentu, realisasinya akan disesuaikan dengan kewenangan provinsi, skala prioritas yang mendesak, serta ketentuan regulasi yang berlaku,” tegas Ika.

Warga kini menunggu realisasi nyata di lapangan. Sebab, selama jalan usaha tani masih rusak, irigasi mampet, dan layanan kesehatan dikeluhkan, maka kue pembangunan daerah dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan paling mendasar dari rakyat kecil.