Rekamjabar.com (Bandung) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat H.Yosa Octora Santono,S.Si.,M.M beserta seluruh jajaran Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat menyampaikan Pandangan Umumnya secara tertulis terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun 2023, Informasi Laporan hasil pemeriksaan dan dokumen-dokumen lainnya yang disampaikan sdr. Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin bertempat di Ruang sidang paripurna DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (02/07/2024). Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat sebagai berikut :
1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 34,77 Trilyun lebih atau 97,62 % dari Target Pendapatan pada APBD Murni Sebesar 35,62 trilyun lebih. secara prosentase capaian ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapaian 104%. fraksi kami meminta penjelasan sdr pj gubernur terkait strategi pengelolaan pendapatan daerah yang tidak tercapai tersebut? kami mengharapkan target tahun berikutnya bisa dioptimalkan dengan mempertimbangkan upaya intensifikasi terhadap komponen-komponen pendapatan yang ada, serta melakukan kajian potensi pendapatan yang realistis sesuai dengan perkembangan situasi ekonomi dan sosial yang ada saat ini.
2. Berkenaan dengan sektor pendapatan asli daerah terealisasi sebesar Rp 24,37 triliun lebih, atau 98% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 24,79 triliun lebih. capaian pad ini untuk terus dimaksimalkan untuk memperbesar ruang fiskal pemerintah menjadi lebih luas untuk mengakselerasi pembangunan dan meningatkatkan kesejahteraan masyarakat jawa barat.
3. Pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan daerah. fraksi kami dengan tegas mendukung peningkatan pendapatan dari sektor ini dengan berbagai langkah strategis. seperti penyederhanaan prosedur administrasi, inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan fasilitas layanan pendukung. kami melihat bahwa potensi pendapatan dari sektor pajak kendaraan masih terbuka lebar mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya.
4. Sejalan dengan komitmen pj gubernur dalam mengembangkan bumd yang unggul, fraksi partai demokrat menegaskan pentingnya peningkatan kinerja bumd untuk meningkatkan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Barat.
5. Berkaitan dengan aset milik provinsi jawa barat. perlu diperkuat proses inventarisasi, penilaian, dan penatausahaan aset secara komprehensif, termasuk implementasi teknologi yang mendukung untuk meningkatkan efisiensi. dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi dan transparan, diharapkan dapat mempermudah monitoring serta evaluasi terhadap seluruh aset yang dimiliki. seperti diketahui menurut lhp bpk masih terdapat temuan di tahun 2021, 2022 yang masih belum ditindaklanjuti serta di tahun 2023 ada beberapa aset yang sudah berpindah tangan serta ada indikasi kerugian atas aset yang hilang di dinas sda. mohon penjelasan terkait hal tersebut?
6. Berkaitan dengan realisasi belanja daerah di tahun 2023 yakni sebesar Rp. 34,77 triliun lebih, atau 97,10% dari target anggaran sebesar rp. 35,51 triliun lebih. fraksi menekankan untuk meningkatkan serapan anggaran di tahun yang akan datang sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Melihat hasil realisasi anggaran pada setiap opd cukup tinggi, fraksi partai demokrat mengapresiasi hat tersebut, tetapi juga mengingatkan penyerapan yang tinggi ini perlu diimbangi dengan pencapaian output yang ada sehingga tidak sebatas penyerapan anggaran semata. kami meyakini bahwa dengan memastikan keseimbangan antara penyerapan anggaran yang efisien dan pencapaian output yang berkualitas, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat jawa barat.
8. Meskipun perekonomian jawa barat mengalami pertumbuhan yang positif, akan tetapi disparitas dan inklusivitas pembangunan ekonomi wilayah yang belum merata. hal ini tercermin dari pdrb jawa barat yang masih tersentral di beberapa kab./kota serta indek gini jawa barat yang mengalami penurunan. mohon penjelasan terkait langkah strategis pemprov dalam menekan disparitas tersebut?
9. Berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi di jawa barat yang masih dibawah rata-rata nasional. kami meminta penjelasan terkait dengan upaya yang dilakukan pemprov dalam mengurangi tpt yang ada, terutama dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada di jawa barat. selain itu mohon penjelasan terkait kebijakan apa yang telah diambil dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersedian lapangan kerja yang ada.
10. Berdasarkan data dari dinas pendidikan provinsi jawa barat masih terdapat 130 kecamatan di provinsi jabar yang belum memiliki sma atau smk negeri. fraksi kami menekankan untuk dibuatkan segera unit sekolah baru di kecamatan tersebut, sebagai upaya meningkatkan akses layanan pendidikan di jawa barat.
11. Berkaitan dengan penenerimaan peserta didik baru (PPDB). salah satu persoalannya adalah karena kualitas antar sekolah yang tidak sama, akhirnya menimbulkan opsi pilihan bagi anak didik. kecenderungan memilih sekolah yang berkulitas akan lebih dominan. tetapi ketika kualitas semua sekolah sama, setidaknya tidak jomplang, maka kecenderungan memilih sekolah setidaknya hanya berdasarkan pada jarak rumah dengan sekolah. fraksi demokrat menekankan untuk untuk dievaluasi terkait penerapan aturan zonasi dan peningkatan kualitas sekolah yang merata sehingga memenuhi rasa keadilan dalam akses pendidikan.
12. Dalam semangat yang tertuang dalam rpjmd terkait dengan desentralisasi layanan kesehatan, fraksi partai demokrat menekankan perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh. seperti pemenuhan dan pemerataan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (SDMK), sarana dan prasarana, alat kesehatan di puskesmas dan RSUD serta peningkatan layanan bpjs..
13. Berkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi jawa barat yang menurun pada tahun 2023 dibanding dengan tahun 2022. fraksi demokrat meminta penjelasan terkait kebijakan pemprov dalam menguatkan ketahanan ekonomi regional terutama sektor-sektor industri, perdagangan dan pertanian?
