Bandung, Rekamjabar – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan integritas dari setiap stakeholder yang terlibat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2026 mendatang.
Hal itu diimplementasikan oleh Bawaslu Kota Bandung melalui Penguatan Kelembagaan Bersama Stakeholder yang digelar di Grand Cordela Hotel Bandung pada Senin, 22 September 2025 siang.
Selain dalam rangka meningkatkan integritas untuk Pemilu 2029, penguatan kelembagaan itu juga digelar untuk mengevaluasi kinerja Bawaslu Kota Bandung pada gelaran Pemilu 2024 kemarin.
Agenda tersebut juga dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Bandung, Erwin, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zaki Muhammad Zamzam, Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas Aryana Iskandar beserta seluruh perwakilan partai dan organisasi kepemudaan di Kota Bandung.
Wakil Walikota Bandung, Erwin turut mengapresiasi adanya penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung.
“Terus terang saja saya salut dan bangga kepada Bawaslu Kota Bandung ini dari zaman ketua Ibu Fauziah, Pak Zaki, terus sekarang Pak Dimas. Saya melihat integritas sangat bagus,” ungkap Erwin saat diwawancarai di Grand Cordela Hotel Bandung pada Senin, (22/9/2025).
Ia mengatakan tantangan dalam gelaran Pemilu akan selalu ada dan menjadi kendala integritas dalam proses tahapan Pemilu. Salah satunya seperti tantangan Money Politic atau Politik Uang yang kerap terjadi setiap Pemilu dan seringkali tidak terawasi.
“Yang pertama money politic ya, money politic, terus pengkondisian-pengkondisian di lapangan yang memang perlu ada ketegasan dari Bawaslu gitu seperti itu. Karena kita pengen Pemilu ini berlangsung dengan luber dan jurdil, tentu juga aman seperti itu,” kata dia.
Maka dari itu, ia menilai perlu adanya penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung terhadap semua stakeholder yang terlibat seperti partai politik sampai organisasi kepemudaan.
Mereka biasanya ikut berpartisipasi dalam pemilu khususnya partai politik dan tidak jarang para organisasi kepemudaan menjadi pengawas pemilu di tingkat kecamatan hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Nah, saya berharap di tahun sekarang, di tahun 2009 nanti Bawaslu ini perlu meningkatkan integritas lebih bagus lagi karena saya tahu sendiri mereka itu tegas ya dalam arti posisi aturan ditegakkan, tegak lurus walaupun ke siapapun ya partai politik, peserta pemilu,” ucap Erwin.
Menurutnya, integritas yang dimiliki Bawaslu memang sudah seharusnya tinggi khususnya dalam menegakkan aturan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang ada.
“Karena saya tahu karena dulu sempat ada anggota saya yang kena juga oleh Bawaslu tempat aturan ditegakkan seperti itu,” cetus dia.
Erwin berharap dengan adanya Penguatan Kelembagaan ini, seluruh stakeholder yang terlibat bisa lebih meningkatkan integritas pada Pemilu 2029 mendatang.
“Jadi saya berharap bahwa semua partai politik yang ikut acara ini betul-betul bisa menguatkan juga integritas partai politik sendiri dan bisa kolaborasi bersinergi dengan Bawaslu, dengan KPU termasuk dengan seluruh partai politik,” harap dia.
Selain itu meningkatkan integritas, diharapkan pengawasan juga nantinya bisa bekerja sama dengan Forkopimda Kota Bandung.
“Supaya apa? Supaya mendung kondusif seperti itu. Kita perlu keadilan lah seperti ini. Bawaslu harus bekerja sama dengan Kopimda juga dengan kepolisian untuk hal ini tentunya,” tandas dia.
Sementara itu di lokasi yang sama, Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas Aryana Iskandar menerangkan bahwa Penguatan Kelembagaan ini dilakukan sebagai komitmen Bawaslu dalam melakukan pengawasan.
“Ya, tentu itu menjadi komitmen kami sejak kami dilantik menjadi anggota Bawaslu Kota Bandung karena sebagai pengawas pemilu tentu harus menjadi apa lembaga yang pertama kali menegakkan aturan,” terang Dimas.
Selain itu, agenda ini juga menjadi interpretasi bahwa Bawaslu Kota Bandung tidak memiliki keberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu pada 2024 kemarin.
“Nah, maka dalam hal ini juga tentu kami sangat menjaga profesionalitas kami agar kemudian ee apa tidak ada apa istilahnya Bawaslu berpihak kepada ee apa salah satu atau salah dua peserta pemilu agar kemudian tadi meminimalisir adanya laporan terkait dengan apa laporan etik. kepada penyelenggara pemilu khususnya kepada Bawaslu Kota Bandung,” beber dia.
Selain melakukan upaya penguatan integritas di masa jeda Pemilu, Ia menjelaskan bahwa pihaknya juga saat ini tengah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang harus dilakukan setiap tiga bulan sekali.
“Kami mencari sampel apakah kemudian di di wilayah Kota Bandung ada warga pindahan yang belum terdaftar sebagai pemilih atau sebaliknya yang sudah pindah tapi masih terdaftar di Kota Bandung atau yang meninggal dunia masih terdaftar sebagai DPT atau TNI Polri yang sudah beralih beralih statusnya menjadi sipil begitu yang sehingga kemudian wajib dimasukkan ke dalam daftar pemilih,” jelas dia.
np
