Rekamjabar.com (Kuningan) – Program bantuan budidaya ikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyasar sejumlah 3kelompok pembudidaya di enam daerah. Sebanyak 14 kelompok mendapatkan dukungan sarana dan prasarana perikanan sebagai upaya mendorong peningkatan produksi sekaligus membuka peluang penguatan ekonomi masyarakat.
Enam daerah yang masuk dalam program tersebut yakni Kabupaten Kuningan, Ciamis, Cianjur, Pangandaran, Bandung, dan Kota Cimahi. Bantuan diarahkan kepada kelompok yang dinilai memiliki kesiapan untuk mengembangkan kegiatan budidaya ikan di wilayah masing-masing.
Di Kabupaten Kuningan, penyaluran bantuan dilakukan melalui kegiatan penebaran benih ikan secara simbolis. Kegiatan tersebut berlangsung di Kelompok Breeding Fawase, Dusun Cikopo, Desa Cibinuang, Kecamatan Kuningan, Kamis (13/8/2026).
Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat bersama Komisi II DPRD Jawa Barat. Sebelum bantuan diberikan, calon penerima terlebih dahulu melalui proses verifikasi untuk melihat kesiapan kelompok serta kondisi lapangan yang akan digunakan untuk kegiatan budidaya.
Kepala Cabang DKP Wilayah Selatan, Raden Nurgana, mengatakan dukungan pemerintah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanan budidaya di Jawa Barat. Peningkatan produksi diharapkan berjalan seiring dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
“Tujuannya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan pembudidayanya,” ujar Nurgana.
Dari 14 kelompok yang menerima bantuan, sebanyak empat kelompok berada di Kabupaten Kuningan. Kemudian empat kelompok lainnya berada di Kabupaten Ciamis, tiga kelompok di Kabupaten Cianjur, dua kelompok di Kabupaten Pangandaran, serta masing-masing satu kelompok di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Untuk penerima di Kuningan, sarana kolam budidaya yang dibangun melalui program tersebut telah selesai sekitar dua pekan sebelum kegiatan penebaran benih. Fasilitas itu akan dimanfaatkan untuk pembesaran ikan air tawar, termasuk komoditas gurame yang memiliki potensi untuk dikembangkan oleh kelompok pembudidaya.
Kepala Bidang Pembudidayaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Jawa Barat, Dede Hermawan, menjelaskan bantuan pemerintah tersebut merupakan stimulan bagi kelompok penerima. Artinya, fasilitas yang diberikan diharapkan menjadi modal awal untuk mengembangkan kegiatan budidaya, bukan menjadi satu-satunya sumber kebutuhan kelompok.
Dede juga mendorong kelompok penerima agar dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh kepada pembudidaya lain di lingkungan sekitar. Dengan demikian, manfaat program diharapkan dapat berkembang lebih luas dan tidak hanya dirasakan oleh kelompok penerima.
“Bantuan ini sifatnya stimulan. Jangan sampai menjadi menara gading—berdiri sendiri tetapi tidak menaungi yang lainnya. Kelompok harus mampu mengembangkan bantuan ini agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar,” kata Dede.
Baca Juga : Ika Siti Rahmatika Ajak Warga BTN Cigugur Perkuat Kebersamaan di HUT RI ke-81
Secara keseluruhan, program penguatan budidaya DKP Jawa Barat telah menjangkau 57 kelompok pembudidaya di sejumlah wilayah. Pengembangannya mencakup kawasan daratan maupun wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Ika Siti Rahmatika, menekankan bahwa bantuan budidaya ikan harus memberikan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup dilihat dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari perkembangan produksi dan manfaat ekonomi setelah fasilitas digunakan.
Ika menyebut bantuan tersebut harus menjadi pemicu bagi kelompok untuk mengembangkan budidaya ikan secara lebih produktif. Ia juga melihat sektor perikanan memiliki peluang untuk mendukung ketahanan pangan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.
“Bantuan ini harus menjadi trigger. Bagaimana budidaya ikan ini nantinya bisa menjadi bagian dari ketahanan pangan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Bukan hari ini selesai pemberian lalu gugur kewajiban,” ujar Ika.
Ika mengatakan Komisi II DPRD Jawa Barat akan terus mengawal keberlanjutan dukungan anggaran untuk sektor perikanan. Sejumlah wilayah seperti Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar dinilai memiliki potensi yang perlu terus dikembangkan melalui program yang berkelanjutan.
Selain mendukung ketahanan pangan, Ika menilai pengembangan budidaya ikan dapat menjadi peluang munculnya pelaku usaha baru di tingkat desa. Namun, potensi tersebut membutuhkan pendampingan yang konsisten agar kelompok mampu mengembangkan usaha secara mandiri.
Pendampingan tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknik pemeliharaan ikan. Pembudidaya juga perlu memiliki kemampuan dalam menghitung biaya produksi, menjaga kualitas hasil budidaya, serta membaca kebutuhan pasar agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.
Dengan pengelolaan dan pendampingan yang tepat, bantuan budidaya ikan diharapkan tidak berhenti sebagai fasilitas fisik. Program tersebut diharapkan mampu berkembang menjadi usaha produktif yang meningkatkan kapasitas pembudidaya, mendukung ketahanan pangan, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. (iyul)
