Rekamjabar.com (Jakarta) — Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, tantangan Indonesia tidak lagi sekadar mempertahankan kedaulatan politik. Pekerjaan besar generasi hari ini adalah menerjemahkan kemerdekaan menjadi kedaulatan ekonomi, kesejahteraan soal, serta demokrasi yang semakin matang.
Pandangan tersebut disampaikan Ilham Mendrofa, mahasiswa doktoral SBM IPB sekaligus politisi Partai Demokrat, dalam refleksinya menyambut 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Menurut Ilham, generasi pendiri bangsa telah menyelesaikan pekerjaan fundamental berupa perjuangan merebut kemerdekaan. Generasi saat ini memiliki tugas berbeda, yakni memastikan kemerdekaan menghasilkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat.
“Pertanyaannya bukan lagi bagaimana merebut kemerdekaan, melainkan bagaimana mengisinya. Bagaimana mengubah kedaulatan politik menjadi kekuatan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan institusi demokrasi yang tangguh menghadapi perubahan zaman,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Bermuara pada Kesejahteraan
Ilham menilai kemajuan sebuah negara tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas kesempatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
Pandangan tersebut, kata dia, sejalan dengan kerangka pembangunan yang menempatkan empat agenda secara bersamaan, yakni pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-sustainability.
“Pertumbuhan memberi kapasitas fiskal bagi negara. Lapangan kerja menghubungkan pertumbuhan dengan kehidupan nyata masyarakat. Keberpihakan sosial memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Dan keberlanjutan adalah janji moral kita kepada anak cucu,” katanya.
Ilham mengaitkan gagasan tersebut dengan pemikiran sejumlah tokoh ekonomi dan politik dunia, mulai dari Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, Amartya Sen, John Rawls hingga Thomas Piketty.
Menurutnya, seluruh gagasan tersebut pada dasarnya bermuara pada satu pertanyaan mendasar: untuk siapa pembangunan dilakukan?
Ia mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan. Negara dapat mengalami pertumbuhan tinggi, tetapi tetap menghadapi persoalan ketimpangan, rendahnya mobilitas sosial, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal.
“Manusia harus tetap menjadi tujuan pembangunan, bukan sekadar alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Indonesia Harus Naik Kelas
Ilham menilai Indonesia kini berada pada fase penting untuk melakukan transformasi struktural.
Pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun, menurutnya, angka tersebut belum cukup untuk membawa Indonesia menuju negara maju.
Indonesia membutuhkan transformasi dari ekonomi yang masih bertumpu pada komoditas menuju ekonomi berbasis produktivitas, teknologi, inovasi, dan industri bernilai tambah tinggi.
Pengalaman Korea Selatan, Taiwan, dan China, menurut Ilham, menunjukkan bahwa negara berkembang dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah melalui industrialisasi, investasi sumber daya manusia, riset, dan kebijakan industri yang konsisten.
“Indonesia kini berada di fase penting yang sama. Sumber daya alam adalah titik awal. Nilai tambah adalah penentu kelas ekonomi sebuah bangsa,” katanya.
Ketahanan Pangan hingga Hilirisasi
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Ilham melihat sejumlah agenda pembangunan memiliki keterkaitan langsung dengan upaya membangun kemandirian ekonomi nasional.
Ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan manusia, serta penguatan industri strategis dinilainya sebagai bagian dari agenda menuju kedaulatan ekonomi.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak lagi dapat dilihat semata sebagai persoalan ekonomi. Di tengah perubahan iklim, konflik geopolitik, serta kerentanan rantai pasok global, kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan domestik juga berkaitan dengan ketahanan nasional.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menurut Ilham, perlu dilihat bukan hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai investasi sumber daya manusia dan penggerak ekonomi daerah.
“Program ini bukan hanya soal gizi anak sekolah. Nutrisi anak hari ini menentukan produktivitas bangsa di masa depan. Pada saat yang sama, kebijakan ini dapat menciptakan permintaan bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM pangan,” ujarnya.
Hal serupa berlaku pada agenda hilirisasi. Indonesia, kata Ilham, memiliki peluang besar memanfaatkan kekayaan mineral strategis, termasuk nikel, untuk membangun industri bernilai tambah.
Namun, ia mengingatkan hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan bahan mentah.
“Hilirisasi harus menjadi jalan menuju industrialisasi nasional, bukan sekadar ekspor bahan setengah jadi. Tantangan terbesarnya adalah membangun kapasitas teknologi, riset, manufaktur, dan tenaga kerja terampil,” katanya.
Pertumbuhan Harus Disertai Keadilan
Di sisi lain, Ilham menilai kedaulatan ekonomi tidak akan memiliki makna apabila hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat.
Ia mengutip pemikiran John Rawls mengenai pentingnya memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang paling lemah serta pemikiran Thomas Piketty mengenai risiko ketimpangan akibat akumulasi modal.
Bagi Indonesia, persoalan keadilan ekonomi tidak hanya menyangkut distribusi pendapatan. Lebih jauh, ia berkaitan dengan mobilitas sosial, kepercayaan masyarakat kepada negara, dan kohesi sosial.
“Ketimpangan yang tinggi bisa merusak rasa kebersamaan dan mengurangi legitimasi institusi,” katanya.
Karena itu, menurut Ilham, negara dan pasar harus ditempatkan dalam keseimbangan. Pasar dibutuhkan untuk mendorong inovasi dan investasi, sementara negara memiliki tanggung jawab memastikan kompetisi berjalan adil, kesempatan terbuka, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan.
Demokrasi dan Kualitas Institusi
Selain ekonomi, Ilham menilai pembangunan nasional membutuhkan institusi politik yang sehat.
Demokrasi Indonesia, menurut dia, tidak dapat dilepaskan dari karakter kebangsaan yang berakar pada Pancasila, termasuk musyawarah dan gotong royong.
Demokrasi, katanya, bukan hanya mekanisme memilih pemimpin, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, menghormati perbedaan, serta membangun kepentingan bersama.
“Pemerintah membutuhkan ruang untuk menjalankan kebijakan, tetapi rakyat juga membutuhkan mekanisme untuk memastikan kekuasaan tetap bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurut Ilham, Indonesia tidak harus menjadi salinan dari model politik maupun ekonomi negara lain.
Indonesia memiliki jalan sendiri: negara yang kuat, ekonomi yang produktif, masyarakat yang adil, serta demokrasi yang bekerja.
Demokrat dan Pemerintahan Prabowo
Dalam konteks politik nasional, Ilham menyebut berbagai kekuatan politik memiliki kontribusi dalam perjalanan reformasi Indonesia.
Ia menilai Partai Demokrat, melalui pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, memiliki pengalaman dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperluas program kesejahteraan.
Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai Demokrat berada dalam posisi sebagai salah satu kekuatan pendukung pemerintah.
Ilham sendiri mengaku beberapa tahun terakhir berkesempatan mengikuti sejumlah diskusi bersama SBY. Menurutnya, diskusi tersebut lebih banyak menjadi ruang refleksi mengenai pembangunan, manusia, negara, dan masa depan Indonesia.
“Ruang-ruang itu terasa berbeda. Jauh dari hiruk-pikuk politik praktis, dari sorotan media, dari perhitungan elektoral. Suasananya lebih seperti ruang refleksi,” ujarnya.
Dari berbagai diskusi tersebut, ia menangkap satu gagasan penting bahwa pembangunan pada akhirnya harus kembali kepada peningkatan kualitas kehidupan manusia.
Kapan Indonesia Naik Kelas?
Memasuki usia 81 tahun, Ilham menilai pertanyaan terbesar Republik bukan lagi sekadar bagaimana mempertahankan kemerdekaan, melainkan kapan Indonesia mampu benar-benar naik kelas.
Menurutnya, modal Indonesia sangat besar. Jumlah penduduk, sumber daya alam, posisi geografis, serta pasar domestik memberikan fondasi kuat.
Namun, seluruh modal tersebut tidak otomatis menghasilkan kemajuan.
“Masa depan tidak ditentukan oleh jumlah penduduk atau kekayaan alam semata. Masa depan ditentukan oleh kualitas manusia, kualitas institusi, dan kualitas keputusan yang kita buat hari ini,” katanya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah republik bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau popularitas politik dalam jangka pendek.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah generasi berikutnya memiliki kesempatan yang lebih besar, apakah institusi negara semakin dipercaya, dan apakah pembangunan mampu membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermartabat.
“Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan terus menjadi ukuran yang jauh melampaui angka pertumbuhan atau popularitas sesaat,” ujar Ilham.
Selamat Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Dirgahayu.
Merdeka.
