Akselerasi Penataan DAS, Gubernur Dedi Mulyadi Prioritaskan Penertiban Bangunan Liar dari Bekasi hingga Bogor

Bandung, Rekamjabar – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penegasan secara lugas terkait komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat penataan daerah aliran sungai (DAS) serta penertiban bangunan liar dengan pendekatan penanganan per blok.

Hal tersebut ditegaskan Dedi dalam Rapat Koordinasi Penataan Kawasan DAS dan Penataan Areal Marka Jalan Nasional serta Gerbang Tol di Wilayah Jawa Barat yang digelar di Kantor Bupati Karawang, Jumat (14/11/2025).

Ia mengatakan, blok penanganan penertiban bangunan liar bakal dibagi sesuai dengan teritorial wilayah di Jawa Barat. Seperti Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor dan Bekasi.

“Kita ingin ada percepatan eksekusi. Masalahnya apa, kita selesaikan. Ini bukan hanya Purwakarta, Subang, Karawang, atau Bekasi. Penanganannya akan dilakukan per blok. Tahun ini, misalnya, dari Bekasi sampai Bogor akan saya selesaikan dalam satu blok,” kata Dedi dalam keterangan resminya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Langkah strategis itu diambil Dedi Mulyadi sebagai penanganan atas permasalahan banjir, banjir bandang dan longsor yang kerap menerjang wilayah tersebut. Salah satunya yang disoroti Dedi Mulyadi adalah persoalan air dan banjir paling berat terjadi di Subang, Karawang, Bekasi, dan Bogor sehingga penataan DAS di wilayah tersebut menjadi prioritas.

“Di sini problemnya paling berat. Maka fokus penyelesaian harus jelas dan berurutan per blok,” ucap dia.

Maka dari itu, Dedi meminta rencana penanganan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II, baik untuk sisa tahun anggaran 2025 maupun program tahun 2026. Ia menekankan pentingnya sinergi perencanaan agar penataan kawasan DAS berjalan optimal guna mengakselerasi penanganan.

Baca Juga: Sah! Pengurus Baru KAMUNING Periode 2025 – 2026 Resmi Dilantik

Gubernur Dedi Mulyadi juga menegaskan, upaya efisiensi anggaran dengan memperkuat kapasitas peralatan dan operator ketimbang melakukan proyek normalisasi berskala besar.

“Salah satu bentuk komitmen kami adalah membeli alat berat sebanyak-banyaknya. Kalau beli alat kami sanggup. Dengan alat, operator, dan BBM yang cukup, efisiensinya bisa mencapai 70 persen dari total kebutuhan anggaran,” tutur Dedi.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa penertiban bangunan liar di sepanjang aliran sungai akan dilakukan secara tegas dan terukur dengan dukungan pengamanan dari Marinir serta pendampingan penuh Pemprov Jawa Barat.

“PJT II supaya memasang patok bersama PSDA dikawal tim Provinsi Jawa Barat. Dinas SDA Jabar sudah punya kerja sama dengan Marinir sehingga pengawasan dan pengamanan bisa berjalan efektif,” tutur dia.

Di sisi lain, Dedi juga menyoroti maraknya alih fungsi tanah negara di kawasan DAS, KDM menegaskan pentingnya penegakan hukum.

“Minggu depan saya akan mendatangi Kejaksaan Agung, bertemu dengan Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) untuk meminta pendampingan dan penyelidikan terhadap alih fungsi tanah negara. Ini penting, kalau tidak serius, ini hanya ramai sebentar lalu hilang lagi. Saya ingin ini tuntas,” ungkap Dedi.

(np)