Sambangi Kemendagri, Dedi Mulyadi Pastikan Kas Daerah Di Bank BJB Bukan Deposito

Bandung, Rekamjabar – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan bahwa uang kas daerah yang tersimpan di Bank BJB bukanlah deposito dan sudah sesuai dengan data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu disampaikan langsung Dedi Mulyadi dalam keterangan resminya yang didapat Rekamjabar usai menemui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (22/10/2025).

Pernyataan tersebut juga dilontarkan Dedi sebagai tanggapan dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut ada dana deposito milik pemerintah daerah yang mengendap di bank daerah. Purbaya mendapat sumber data dari Bank Indonesia.

“Angka Rp2,6 triliun itu sama dengan data yang ada di Kemendagri dimana data itu berasal dari pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Dedi.

Ia mengakui ada dana tersimpan di bank, namun merupakan dana kas daerah senilai Rp2,6 triliun yang dapat digunakan setiap saat jika dibutuhkan.

Dedi menerangkan bahwa uang tersebut sengaja disimpan di bank karena tidak memungkinkan disimpan secara manual di brankas Pemprov. Apalagi, nilai penggunaan uang tersebut juga fluktuatif dan akan turun jika memang dibutuhkan.

Baca juga: KDM Bantah Jabar Simpan Dana APBD di Deposito

“Dana disimpan di BJB sebab kan tidak mungkin disimpan di brangkas. Nilainya juga fluktuatif naik turun sesuai penggunaannya,” terang dia.

Lebih lanjut, Dedi juga menjelaskan bahwa berdasarkan rekomendasi dari BPK, anggaran kegiatan pembangunan yang melalui lelang bisa saja disimpan dalam bentuk deposito atau on call yang sifatnya dapat diambil setiap saat.

Namun, saat ini tidak ada dana di deposito dan anggaran tersimpan dalam bentuk giro.

“Ada yang tidak bisa dibelanjakan sekaligus karena ada mekanisme lelang, pembayaran pemenang tender dilakukan juga secara bertahap. Nah, ketika menunggu pembayaran berjalan itu, rekomendasi BPK bisa disimpan dalam bentuk deposito on call yang dapat diambil setiap saat. Bunga deposito bisa masuk sebagai pendapatan lain di APBD,” jelas Dedi.

Meski demikian, ia tetap akan berkunjung ke Bank Indonesia untuk meminta informasi terkait adanya dana deposito Rp4,1 triliun seperti disampaikan Menkeu.

“Saya akan langsung ke BI setelah bertemu Mendagri untuk menanyakan hal ini,” tutur dia.

(np)