Bandung, Rekamjabar – Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia, Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin menyoroti banyaknya pelatihan UMKM yang hanya sekedar seremonial instan dan tidak bermanfaat.
Hal itu diungkapkan Cak Imin usai menghadiri Talk Show Perintis Berdaya bersama seluruh UMKM di Kota Bandung pada Sabtu, (21/6/2025) petang.
“Saya menyatakan semua kementerian yang melakukan pelatihan kepada UMKM, kepada pemberdayaan masyarakat harus menggunakan standar yang sudah diuji,” ungkap Cak Imin di Jalan Braga Bandung, Sabtu (21/6/2025) petang.
Ia menekankan kepada seluruh kementerian di bawah Kemenko PM agar memberikan pelatihan UMKM yang terstandarisasi demi menjaga kualitas produksi. Selain itu pendampingan bisnis juga harus diberikan guna menjadikan pelaku UMKM yang mandiri.
“Tidak boleh hanya menjadi proyek-proyek pelatihan yang instan tidak bermanfaat,” ucap dia.
Menurutnya, dengan UMKM yang mandiri dan punya kualitas bermutu dalam produksi bisa menstimulus negara menjadi negara yang mandiri tanpa bergantung kepada negara lain.
Hal itu, katanya senada dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar negara bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung kepada negara manapun.
Maka dari itu, pihaknya bekerjasama dengan investor dan swasta bakal terus mendorong kemajuan UMKM khususnya dari segi kualitas dan keuangan. Salah satunya dengan menjembatani para pelaku UMKM dengan pendampingan dan kebutuhan yang diperlukan.
“Kita ingin semuanya menjadi mak comblang yang lebih proaktif agar yang membutuhkan bantuan pelatihan, bantuan modal,” kata Cak Imin.
Lebih lanjut, ia juga meminta agar setiap UMKM bisa lebih meningkatkan kualitas produksinya. Sehingga bisa bersaing dengan produk impor dan mempunyai visi yang menguntungkan investor.
“Sebetulnya semua uang yang diberikan tidak akan pernah hilang kalau UMKM ini terpilih dengan sangat selektif dan produktif,” tutur Cak Imin.
“Karena itu UMKM harus produktif tunjukkan produksimu berkualitas, tunjukkan produksimu memiliki visi yang menguntungkan investor,” tutup dia.
Saat ini, ketentuan standarisasi bagi UMKM sendiri masih terus dikaji oleh Kemenko PM.
(yog/fidz)
