Pelantikan Kepala Daerah Dibagi Tiga Opsi, Dimulai 6 Februari 2025

Rekamjabar.com (Jakarta) – Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak bersengketa di MK dijadwalkan akan dilantik pada 6 Februari 2025 mendatang.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat kerja Komisi II DPR RI, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP, Rabu (22/01/2025).

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengumumkan bahwa Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak yang tidak ada sengketa perselisihan di MK dapat dilantik bulan Februari 2025.

“Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025,” ujar  Rifqinizamy Karsayuda

Nanti, Para Kepala Daerah ini akan dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Ibu Kota Negara, di Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan,” tambah Rifqinizamy

Baca Juga : https://rekamjabar.com/link-real-count-cara-lihat-rekapitulasi-suara-pilkada-2024/

Sementara itu, Kepala Daerah terpilih namun masih mengalami gugatan di MK, akan disesuaikan setelah sengketa tersebut sudah tidak ada permasalahan.

Berikut opsi pelantikan kepala Daerah yang direncanakan oleh pemerintah :

Gubernur – Wakil Gubernur :

• Opsi 1: 6 Februari 2025 (tanpa sengketa MK)
• Opsi 2: 17 April 2025 (setelah sengketa MK)
• Opsi 3: 20 Maret 2025 (dismissal MK).

Bupati – Wali kota :

• Opsi 1: 10 Februari 2025 (tanpa sengketa MK)
• Opsi 2: 21 April 2025 (setelah sengketa MK)
• Opsi 3: 24 Maret 2025 (dismissal MK).

**

(mr)