Sempat Viral Pajak Kendaraan Mewahnya Nunggak, Begini Klarifikasi Dedi Mulyadi

Bandung, Rekamjabar – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sempat menjadi perbincangan hangat karena diketahui mobil mewah Lexus LX600 miliknya, belum membayar pajak. Hal itu menyita perhatian masyarakat di tengah kebijakan-kebijakannya yang terbilang nyentrik, termasuk program penghapusan pajak kendaraan yang dicanangkannya.

Mobil mewah Lexus LX600 milik Dedi Mulyadi diduga menunggak pajak hingga Rp 41 juta. STNK mobil dengan harga pasaran hingga Rp 1,9 miliar tersebut, diketahui masih berlaku hingga 19 Januari 2029. Namun, status pajak kendaraan nya sudah melewati jatuh tempo pada 19 Januari 2025.

Setelah sekian lama tidak memberikan kejelasan terkait isu tersebut, Dedi Mulyadi akhirnya buka suara kepada awak media dalam kesempatan wawancara di Balai Pakuan, Bandung Jawa Barat pada Rabu (23/4/2025) malam.

Dalam kesempatan itu, Dedi membantah bahwa kendaraan miliknya itu menunggak pajak hingga Rp 41 juta. Ia menerangkan bahwa mobil itu saat ini sedang dalam proses mutasi dari plat B atau Jabodetabek menjadi plat Jawa Barat.

“Itu bukan tunggakan pajak. Jadi ceritanya begini mobil itu kan atas nama orang lain, yang domisilinya di Jakarta kemudian saya itu selalu punya komitmen bahwa harus nomornya harus nomor Jawa Barat. Makanya saya tanya ‘kalau dipindahin nomor Jawa Barat bisa enggak?’ bisa Pak, harus prosesnya mutasi’ kan tetapi karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama,” ujar Dedi saat dikonfirmasi di Balai Pakuan Bandung, Jawa Barat.

Dedi menambahkan bahwa prose mutasi kendaraan miliknya tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu cepat. Sebab harus melewati beberapa aturan administratif dalam proses mutasi tersebut. Sehingga status pajak pada kendaraan tersebut masih tercatat jatuh tempo.

“Harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa saya langsung berapa sih jumlah biaya segala macam lumayan tuh, agak lumayan, hampir 70 juta itu, pajak kemudian cabut berkas segala macam, saya gak tau banyak istilahnya dan itu sudah saya bayar cuman mutasinya belum bisa dilakukan,” tambahnya.

Dedi mengungkapkan, dirinya sengaja merahasiakan hal ini agar tidak ada layanan prioritas kepada dirinya dalam proses mutasi. Karena hal itu merupakan keperluan pribadi dan bukan keperluan pemerintahan. Sehingga ia memilih untuk menempuh jalur konvensional sesuai dengan mekanisme dan aturan yang seharusnya tanpa ada layanan prioritas.

“Karena saya tidak pernah mau menggunakan kekuasaan ini untuk urusan pribadi maka, saya tuh tidak cerita sama siapapun, sehingga kemarin PLT Bapenda Jabar telepon saya ‘Pak, kenapa gak minta bantuan?’ Ini kan urusan pribadi, bukan urusan pemerintah gitu loh. ‘Udah deh pak, saya teleponin lagi’ tapi saya bilang jangan dikurangi biayanya, saya harus tetap bayar sebagaimana kewajiban saya, karena saya sudah bayar,” ungkap Dedi.

“Jadi gak ada persoalan apa namanya Nunggak dan kemudian jatuh Temponya itu di Januari Sekarang baru apa? April dan proses mutasinya kan jalan Mudah-mudahan lah dengan Mungkin sudah tahu itu Yang mutasinya adalah saya Siapa tau agak cepet,” pungkasnya.

Pewarta: Yoga