Bandung, Rekamjabar – Sudah satu bulan Pasar Cimol Gedebage sebagai pasar penjual pakaian thrifting terbesar di Kota Bandung itu semakin sepi sejak diberlakukannya larangan dan razia pakaian impor ilegal atau thrifting di pelabuhan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pantauan Rekamjabar di sana, terlihat tidak begitu banyak pengunjung yang memadati pasar tersebut untuk membeli pakaian. Hal itu dikarenakan ketersediaan pakaian thrifting yang dijual oleh para pedagang eceran semakin menipis. Selain itu, pasokan bal pakaian dari gudang yang biasa dibeli oleh para pedagang juga sudah semakin sedikit.
Rusdianto (50), salah satu pedagang pakaian thrifting di Pasar Cimol Gedebage Kota Bandung mengatakan bahwa pasokan barang mereka dari para supplier di gudang sudah semakin sedikit.
“Jadi, semenjak statement yang dikeluarkan Purbaya itu jadi lebih parah ya. Kita mencari barang dari mana? Sedangkan stok barangnya sudah pada habis. Apalagi sekarang sudah di pelabuhan sudah di stop sama Purbaya. Jadi, pedagang kan juga nasibnya tergantung, istilahnya mereka sudah susah lah ya,” ungkap Rusdianto saat diwawancarai di Pasar Cimol Gedebage Kota Bandung, Rabu (19/11/2025).
Ia menyebut, kondisi itu diperparah dengan penjualan yang semakin menurun sekitar 70 sampai 80 persen. Minimnya pasokan barang dari gudang serta menurunnya kondisi penjualan membuat para pedagang merana.
Saat ini mereka hanya bisa mengandalkan sisa stock yang ada untuk dijual habis guna memenuhi kebutuhan sehari – hari.
“Sudah mulai menurun. Jadi, semuanya barangnya sudah pada habis ini. Jadi, itu makanya semoga mudah-mudahan pemerintah juga bisa melepaskan barang-barang yang dari pelabuhan untuk memasukan barang ke sini lagi,” ucap dia.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut cenderung keliru karena menilai barang thrifting bisa merugikan UMKM.
Sepanjang perjalanan dirinya dalam berjualan pakaian thrifting selama hampir 28 tahun, Rusdianto menilai justru penjualan pakaian secara online dan impor pakaian dari China yang membuat UMKM semakin tercekik dan membuat persaingan semakin ketat.
“Jangan lihat dari segi thrifting aja. Jadi yang menghancurkan UMKM Indonesia itu bukan dari thrifting, yang mematikan UMKM itu salah satunya adalah importir barang baru dari Cina, itu salah satunya. Cobalah bandingkan berapa banyak yang barang thrifting, berapa banyak barang baru import dari China?,” ungkap dia.
Ia berharap agar kebijakan razia dan larangan pakaian impor ilegal atau thrifting yang dikeluarkan menteri keuangan bisa dikaji kembali. Hal itu agar tidak mematikan usaha para pengecer pakaian thrifting yang tidak tahu menahu soal impor barang tersebut.
Sebab, sebagai pengecer mereka hanya membeli pasokan barang dari pihak gudang dan menjualnya di lapak milik mereka kepada para pelanggan.
“Jadi kalau menurut saya pemerintah juga harus berkaca lah. Mudah-mudahan kami berharap kepada pemerintah untuk mencabut lagi perjanjian statement yang dikeluarkan waktu beberapa waktu yang lalu,” harap dia.
(np)
