
Rekamjabar.com (Bandung) – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Yosa Octora Santono, S.Si., M.M. mengingatkan harus siap mengantisiapsi potensi kerawanan Pemilu menjelang Pemilu 2024 di Jawa Barat.
Tokoh yang akrab disapa A Yosa tersebut menyebut jika Jawa Barat menjadi urutan keempat provinsi dengan kerawanan tingkat nasional. Ia juga mengatakan jika berkaca pada Pemilu tahun 2019 Jawa Barat selalu terkena dampak langsung dari isu atau aksi-aksi tertentu yang berpotensi rawan terjadi pelanggaran dalam setiap kompetisi politik di Indonesia.
“Jawa Barat hari ini berada di urutan keempat provinsi dengan tingkat kerawanan politik nasional. Jika kita lihat kembali kepada Pemilu sebelumnya di tahun 2019, hawa politik di Jawa Barat selalu panas karena dampak isu dan aksi tertentu dalam kompetisi politik khususnya Pemilu.” ucap Yosa kepada rekamjabar.
A Yosa juga menyebutkan bahwa kita harus bisa mengantisipasi hal tersebut agar bisa meminimalisir kerawanan yang terjadi. Komisi I DPRD Jawa Barat sudah membahas hal tersebut dan Jawa Barat siap mengantisiapi kerawanan yang kemungkinan akan terjadi.
“…kami dari Komisi I sudah membahas hal itu dengan pihak-pihak terkait, insyaallah Jabar sudah siap mengantisipasi hal tersebut dan sudah seharusnya siap mengingat Jabar adalah provinsi yang paling kompleks.” ungkap Yosa.
Banyak hal yang bisa menjadi kerawanan dalam Pemilu 2024 di Jawa Barat diantaranya seperti potensi maraknya berita bohong atau hoax, kecurangan dalam tahapan pemilu serta potensi politik uang. Semua hal itu sudah seharusnya bisa diantisipasi oleh pihak-pihak terkait khususnya di Jawa Barat. Khusus untuk politik uang menjadi potensi kerawanan yang difokuskan oleh pemerintah karena diprediksi akan meningkat menjelang Pemilu 2024 nanti. Selain itu mengingat kasus politik uang menjadi kasus pelanggaran tertinggi pada Pemilu 2019 kemarin di Jawa Barat.
Selain itu politik uang juga menjadi hal fokus Komisi I DPRD Jawa Barat dan menekan pengawasan serta pemetaan potensi kasusnya di Jawa Barat untuk Pemilu 2024.
“…dan hari ini yang menjadi fokus kita semua yaitu politik uang, yang mana ini merupakan kasus pelanggaran tertinggi di Pemilu sebelumnya. Ini bisa berbahaya bagi stabilitas demokrasi dan Pemilu yang akan terlaksana.” tegas Yosa. (niko)