Kunker Pansus VI : Ika Siti Rahmatika Ingatkan Pentingnya Administrasi Kependudukan

Rekamjabar.com (Kab.Bandung Barat) – Hj. Ika Siti Rahmatika, SE Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam sela-sela kunjungan kerja Pansus VI menegaskan pentingnya optimalisasi pendataan administrasi kependudukan sebagai langkah awal dalam mewujudkan pelayanan publik yang tepat sasaran. Hal ini disampaikannya di Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, Rabu (18/6/2025).

Menurut Ika, akurasi data kependudukan menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, baik di sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur.

“Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan dalam menyalurkan program-program dengan adil dan merata. Ini menyangkut hak masyarakat atas pelayanan negara,” ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan dilansir dari hasanah.id.

“Masih banyak warga di pelosok yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap seperti KTP, KK, atau akta kelahiran. Ini perlu menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kemampuan mereka mengakses layanan pemerintah,” lanjut Ika.

Ia menekankan, sinergi antara Pemprov Jabar, kabupaten/kota, dan aparat desa/lurah perlu diperkuat untuk mempercepat pendataan dan pembaruan dokumen kependudukan.

“Salah satu langkah yang dinilai efektif yakni melalui sistem jemput bola atau layanan keliling yang lebih masif, khususnya di kawasan terpencil dan rawan miskomunikasi digital,” ujarnya.

Ika Siti Rahmatika juga mengapresiasi inisiatif digitalisasi pelayanan kependudukan yang sudah mulai diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun, ia mengingatkan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat agar digitalisasi tidak malah menjadi hambatan baru.

“Digitalisasi itu baik, tetapi jangan sampai meninggalkan masyarakat yang belum melek teknologi. Pemerintah daerah harus aktif memberikan edukasi dan pendampingan,” kata Ika.

Baca juga : https://rekamjabar.com/anggota-dprd-jabar-ika-siti-rahmatika-dukung-sekolah-peternakan-dan-pertanian/

Ia juga mendorong agar sistem data kependudukan terintegrasi lintas sektor dan lintas lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih informasi serta meminimalkan potensi penyimpangan data.

“Misalnya untuk penyaluran bansos, data harus terhubung antara Disdukcapil, Dinsos, dan instansi lainnya agar penerima bantuan benar-benar mereka yang berhak,” tuturnya.

Ika berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan percepatan administrasi kependudukan sebagai program prioritas, terlebih menjelang pelaksanaan berbagai program strategis nasional dan daerah yang berbasis data penerima manfaat.

“Jika data kependudukan rapi dan akurat, maka seluruh program pembangunan bisa lebih efektif, efisien, dan berkeadilan,” tutupnya.

**

(mr)