Rekamjabar.com (Kuningan) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika SE, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Desa Citapen, Kecamatan Hantara, pada 8 Mei 2026.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait kondisi jalan desa yang rusak dan dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah.
Saat berdialog dengan warga, banyak masyarakat mengeluhkan akses jalan yang mengalami kerusakan cukup serius. Kondisi tersebut disebut berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari warga, mulai dari transportasi, distribusi hasil pertanian, hingga roda perekonomian desa.
“Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama akses transportasi warga, distribusi hasil pertanian, hingga kegiatan perekonomian desa,” ujar legislator PDI Perjuangan tersebut.
Warga menyebut kerusakan jalan sudah berlangsung cukup lama. Ketika musim hujan, jalan menjadi licin dan sulit dilalui kendaraan. Sementara saat musim kemarau, debu serta bebatuan di jalan dinilai membahayakan pengguna jalan.
Di sisi lain, masyarakat menyoroti keberadaan bangunan koperasi yang berdiri megah di wilayah tersebut. Kondisi itu memunculkan pertanyaan warga terkait prioritas pembangunan yang dianggap belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat.
“Bangunan koperasi memang bagus dan megah, tetapi masyarakat masih kesulitan saat melintasi jalan desa. Kami berharap pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan akses jalan karena itu kebutuhan utama warga,” terang Ika.
Ika menegaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, pembangunan fasilitas yang representatif perlu dibarengi dengan akses penunjang yang layak agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga.
“Kami menerima banyak masukan terkait kondisi jalan yang rusak parah. Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah,” kata Ika.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan pemerintahan daerah tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi sarana untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ika pun berkomitmen memperjuangkan aspirasi warga Desa Citapen agar pemerintah daerah segera memberikan perhatian terhadap percepatan perbaikan jalan desa.
“Melalui kegiatan pengawasan tersebut, diharapkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan DPRD dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat seiring membaiknya kualitas infrastruktur di wilayah pedesaan,” tukasnya.
