Ika Siti Rahmatika Soroti Keberlanjutan BBI Kuningan di Tengah Efisiensi Anggaran

Rekamjabar.com (Kuningan) – Keberlanjutan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Kuningan menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ia mendorong agar fasilitas perbenihan tersebut tetap memperoleh dukungan sehingga dapat menjalankan perannya dalam menunjang aktivitas perikanan budidaya masyarakat.

Perhatian tersebut disampaikan Ika setelah melihat pentingnya keberadaan BBI bagi ekosistem perikanan di daerah. Menurutnya, ketersediaan benih menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam kegiatan budidaya ikan, sehingga keberadaan fasilitas perbenihan yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat perlu dijaga keberlangsungannya.

Ika mengatakan keterbatasan alokasi anggaran saat ini menjadi salah satu tantangan dalam menjaga optimalisasi BBI. Ia menyebut kebutuhan dukungan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan satu fasilitas, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi anggaran secara keseluruhan.

“BBI belum ada alokasi optimal mungkin ya, karena efisiensi anggaran kan semuanya juga butuh bantuan,” ujar Ika usai menyalurkan bantuan benih ikan dan fasilitas budidaya di Dusun Cikopo, Desa Cibinuang, Kecamatan Kuningan, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga : Ribuan Warga Ikuti Senam Kemerdekaan Bersama Ika Siti Rahmatika dan KSK

Menurut legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat XIII tersebut, keberadaan BBI memiliki kaitan dengan keberlangsungan usaha masyarakat yang bergerak dalam bidang budidaya ikan. Fasilitas tersebut dapat menjadi bagian dari rantai penyediaan benih yang dibutuhkan pembudidaya, sehingga pengelolaannya perlu mendapatkan perhatian agar manfaatnya bagi masyarakat tetap terjaga.

Ika juga mengingatkan adanya dampak lanjutan apabila keterbatasan dukungan membuat aktivitas BBI tidak dapat berlangsung secara maksimal. Gangguan terhadap penyediaan benih lokal berpotensi menambah beban pembudidaya karena kebutuhan benih harus dipenuhi dari sumber lain di luar daerah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ika menyebut diperlukan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ia mengatakan dirinya akan mengawal kebutuhan BBI melalui peran di tingkat provinsi, sementara pemerintah kabupaten dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya.

“Kalau Pak Bupati bisa, itu wilayah Pak Bupati. Kalau saya di sini mengawal dari tingkat provinsi. Insyaallah, saya sudah berbicara dengan Pak Kabid dan seluruh jajaran, mudah-mudahan tahun depan bisa dibantu,” tegas legislator Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut.

Ika berharap pembahasan mengenai BBI Kuningan tidak berhenti pada persoalan keterbatasan anggaran. Menurutnya, dukungan yang diberikan ke depan perlu diarahkan untuk memperkuat fungsi BBI agar mampu menjadi fasilitas perbenihan yang produktif, mendukung kegiatan budidaya, serta memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

“Saya ingin membantu BBI. Mudah-mudahan BBI ini bisa kembali berkontribusi nyata untuk kelangsungan perekonomian, serta menghidupkan kembali aktivitas budidaya di BBI itu sendiri,” pungkas Ika.(iyul)