Disbudpar Kota Bandung Optimis Dongkrak Sektor Pariwisata usai Pemkot Bandung Dukung Pemerintah Rapat di Hotel

Bandung, Rekamjabar – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memberikan optimis mendongkrak pariwisata usai Pemerintah Kota Bandung mendukung elemen pemerintahan diperbolehkan kembali rapat di hotel.

Dukungan dari Pemkot Bandung itu menyusul kebijakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang memperbolehkan elemen pemerintahan untuk kembali rapat di hotel.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Nuzrul Irwan Irawan mengungkapkan, kebijakan itu akan sangat membantu sumber daya manusia (SDM) yang berkutat di dunia perhotelan. Seperti para pekerja, pemilik, pengunjung bahkan bisa lebih meningkatkan PAD Kota Bandung.

“Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman kita yang di industri pariwisata, khususnya di perhotelan. Karena sudah ada kebijakan dari pusat,” ungkap Nuzrul saat ditemui di Balai Kota Bandung, Selasa (10/6/2025).

Ia menyebut, bahwa sejak elemen pemerintahan dilarang untuk rapat di hotel akibat efisiensi anggaran, sektor perhotelan di Kota Bandung menjadi lesu.

“Dari tahun ke tahun sebelumnya juga banyak kementerian-kementerian yang suka menyelenggarakan kegiatan rapat di Kota Bandung. Setelah awal tahun kemarin kan karena ada Inpres nomor 1 tahun 2025 ini tidak ada kegiatan di hotel,” ujar Nuzrul.

“Ya penurunan, ada penurunan. Ini kan masalah data angka ya takutnya salah gitu. Yang penting yang jelas sih akibat dari efisiensi ini juga berpengaruh terhadap industri pariwisata yang ada di Kota Bandung,” imbuh dia.

Hal itu dinilai berpengaruh terhadap sektor pariwisata serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Mengingat, industri perhotelan menjadi salah satu industri yang menyumbang PAD terbesar.

“Ya khususnya hotel tadi gitu ya untuk akomodasi yang biasanya banyak rapat di kota Bandung, di hotel-hotel. Nah sekarang kan berkurang. Ya kasian juga,” kata Nuzrul.

“Berdampak juga ya mungkin ke PAD gitu. Karena ada pajak hotel di situ. Dan industri lainnya ada kafe dan lain-lainnya. Tukang oleh-oleh,” sambung dia.

Bahkan, ada beberapa hotel yang akhirnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau merumahkan karyawannya.

“Kalau terakhir yang saya tahu Pak GM itu ada 3 hotelan ya, terus yang lainnya belum update lagi, nanti saya cek lagi. Ada GM, ada beberapa karyawan juga yang dirumahkan sudah ada,” terang Nuzrul.

Dengan adanya kebijakan bahwa elemen pemerintahan bisa kembali rapat di hotel, Nuzrul mengatakan pihaknya optimis untuk mendongkrak sektor pariwisata di Kota Bandung.

“Jadi tentunya itu ya karena, apa namanya banyak yang berkegiatan rapat di kota Bandung ya tentunya bisa apa namanya menjadi apa ya masuk apa ya bisa ini aja ke industri pariwisata mendongkrak gitu,” tambah dia.

Baca Juga: Farhan Dukung Rapat Pemda di Hotel, Antisipasi PHK di Sektor Perhotelan

Disinggung terkait, prediksi peningkatan sektor pariwisata, Nuzrul menyebut pihaknya belum bisa memprediksi. Sebab, kebijakan ini belum terimplementasikan untuk saat ini.

Lebih lanjut, Nuzrul menjelaskan bahwa nantinya APBD yang sudah defisiensi akan diubah melalui perubahan anggaran. Hal itu dikarenakan implementasi dari kebijakan ini tentu akan membutuhkan APBD yang cukup.

“Karena kemarin ada kebijakan, kemungkinan kayaknya di pas sudah ada APBD perubahan. Ya, pasti ada nunggu APBD perubahan,” jelas Nuzrul.

Ia juga menerangkan, implementasi kebijakan ini juga masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri selaku pemerintah pusat.

“Menunggu apa dari pimpinan aja, karena kan kalau dari Mendagri, Mendagri sih sudah ada apa namanya, sudah ada imbauan begitu ya, kita masih menunggu aja arahan dari pimpinan,” terang Nuzrul.

“Kalau sudah ada arahan dari pusat, biasanya kan daerah juga mengikuti,” pungkas dia.

Reporter: Yoga
Editor: Hafidz