By Admin Redaksi 
Rekamjabar.com (Bandung) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memperoleh skor 7,3 dalam indikator kemampuan memimpin berdasarkan survei Opinion Leaders: Kepemimpinan Nasional Demokratik-Transformatif yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada September 2026.
Dalam survei yang menggunakan skala penilaian 0–10 tersebut, KDM mendapat skor 7,3 untuk aspek kemampuan bekerja, ketegasan, dan pengambilan keputusan. Nilai itu menempatkannya di posisi ketiga dalam daftar tokoh dengan skor tertinggi pada indikator tersebut, setelah Mahfud MD dengan skor 7,6 dan Basuki Tjahaja Purnama dengan 7,4.
Selain kemampuan memimpin, KDM memperoleh skor 7,1 pada indikator empati dan 7,2 pada aspek akseptabilitas atau tingkat penerimaan publik. Pada indikator pluralis-inklusif yang mengukur penerimaan terhadap keragaman masyarakat, KDM juga meraih skor 7,2.
Sementara itu, pada indikator komitmen terhadap demokrasi, KDM mendapatkan skor 7,0. Adapun skor integritas dan kapabilitas atau kompetensi masing-masing mencapai 6,7.
Secara keseluruhan, KDM memperoleh skor rata-rata kualitas tokoh sebesar 7,0. Nilai tersebut sama dengan skor Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama, Pramono Anung Wibowo, dan Zainal Arifin Mochtar. Sementara itu, Mahfud MD memperoleh skor rata-rata tertinggi, yakni 7,6.
Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, survei tersebut menggambarkan penilaian para opinion leaders terhadap kualitas kepemimpinan nasional menjelang Pemilihan Presiden 2029. Secara umum, Mahfud MD mendapatkan penilaian tertinggi berdasarkan berbagai kategori yang diukur.
“Itu temuan kami dari studi opinion leader ini tentang kualitas kepemimpinan nasional demokratik transformatif menjelang 2029. Nah, kalau kita lihat, kita simpulkan, dilihat dari berbagai ukuran atau representasi atau kelompok.,” kata Saiful, yang merupakan Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta.
Saiful juga menyoroti penilaian positif para opinion leaders terhadap KDM. Menurut dia, penilaian tersebut sejalan dengan preferensi masyarakat secara umum. Keselarasan itu, kata Saiful, terlihat dari tingginya dukungan publik terhadap KDM dalam sejumlah survei nasional.
“Kemudian ini mewakili antara persepsi positif opinion leader dengan preferensi di tingkat publik nasional terhadap dia. Dukungan terhadap dia, penilaian terhadap dia. Misalnya Dedi Mulyadi itu di survei-survei nasional yang suka sama Dedi itu di atas 90, sejauh ini ya. Jadi itu yang kedua. Tidak ada yang bisa, yang menyamai Dedi Mulyadi untuk kesejajaran antara opinion leader, evaluasi opinion leader dengan evaluasi massa secara umum,” ujarnya.
Saiful menjelaskan, survei opinion leaders dilakukan untuk menggali penilaian lebih mendalam mengenai kualitas tokoh-tokoh nasional yang berpotensi menjadi calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2029. Menurut SMRC, kelompok akademisi, ilmuwan, pengamat, dan jurnalis dinilai memiliki pemahaman yang relatif lebih baik mengenai persoalan politik nasional.
Survei tersebut menggunakan konsep kepemimpinan demokratik-transformatif yang mencakup kualitas personal, komitmen terhadap demokrasi, serta kemampuan memimpin transformasi untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
Sebanyak 200 responden dilibatkan dalam survei ini, terdiri atas 166 akademisi atau ilmuwan dari berbagai bidang dan 34 jurnalis. Pemilihan responden dilakukan menggunakan metode snowballing, bukan secara acak.
SMRC berharap hasil penilaian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Dengan demikian, publik diharapkan dapat mengenali tokoh yang memiliki komitmen terhadap demokrasi sekaligus kemampuan membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, SMRC menegaskan bahwa hasil survei ini bersifat deskriptif dan hanya mencerminkan penilaian responden yang terlibat. Hasilnya bukan representasi statistik seluruh kelompok opinion leaders di Indonesia.
Skor dalam survei ini merupakan penilaian responden terhadap sejumlah indikator kepemimpinan tokoh nasional, bukan pengukuran langsung atas kinerja pemerintahan atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan KDM di Jawa Barat.