Bandung, Rekamjabar – Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUAPPS) 2025 resmi disahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dengan volume penambahan APBD sebesar Rp 1,13 triliun.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara menyebut bahwa jumlah tersebut meningkat Rp 1,13 triliun dari jumlah sebelumnya yang hanya tercatat Rp 31,6 triliun.
“Volume APBD yang semula 31,6 triliun menjadi 32,8 triliun. Jadi ada peningkatan sebesar kurang lebih 1,13 triliun peningkatan di volume APBD,” kata Iswara saat ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis (7/8/2025) malam.
Ia menuturkan, peningkatan itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti peningkatan pendapatan, peningkatan pendapatan transfer yang mencapai Rp 64 miliar serta penambahan anggaran pada pos-pos lainnya.
“Pendapatan ada peningkatan yang semula 19,3 menjadi 19,34. Kemudian pendapatan transfer yang semula 19,3 triliun menjadi 19,34 triliun. Kemudian pada pendapatan transfer yang semula 11,06 menjadi 11,3 triliun. Jadi ada penambahan sekitar 64 miliar. Kemudian ada juga pos lain yang bertambah,” tutur dia.
Namun, perubahan RKUAPPAS yang telah dibahas ini nantinya akan kembali dibahas melalui Rancangan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah RAPBD 2025.
“Itu yang kita bicarakan, tapi masih akan dibahas di RAPBD. Dan insya Allah nota RAPBD-nya menurut jadwal yang disepakati di Badan Musyawarah akan disampaikan hari Senin pagi Nota RAPBD-nya,” ucap Iswara.
Menurut dia, dalam perubahan RKUAPPAS ini tidak terlalu banyak perubahan, namun pihaknya akan tetap membahas pagu indikatif dari hasil perubahan tersebut.
“Mungkin karena ini KUAPPAS, kebijakan umum ini mungkin kalo angka tidak banyak berubah. Tapi kemudian kita akan bicara terkait dengan pagu indikatifnya nanti,” papar dia.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa anggaran dalam APBD perubahan melalui perubahan RKUAPPAS ini, akan diprioritaskan ke dalam berbagai sektor fiskal di Jawa Barat sesuai dengan visi dan misi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Salah satunya adalah dengan penambahan anggaran untuk sektor pendidikan hingga 38,4 persen.
“Jadi anggaran pendidikan anggaran fungsi pendidikan itu di apbd kita di mori 2025 itu 38,4% dari volume belanja padahal kewajibannya hanya 20% ini 38,4% dari hampir 20 triliun jadi 4 triliun lebih,” jelas Iswara.
Hal itu tercermin dengan perubahan anggaran untuk mendukung pembuatan ruang kelas baru bagi sekolah di Jawa Barat yang sebelumnya dicanangkan oleh Dedi Mulyadi.
“RKB tahun ini kita hampir satu triliun lebih untuk RKB tersebar. Tersebar di seluruh Jawa Barat. Di perkirakan ada 600-900. Satu titiknya sekitar 400 juta sekitar 280 plus ppn pph itu untuk ruang kelas barunya untuk fisiknya 40 juta untuk toiletnya 40 juta untuk meblurnya,” beber dia.
Selain untuk sektor pendidikan, perubahan ini juga dimaksudkan untuk setor fiskal lainnya seperti kesehatan dan infrastruktur.
“Prioritas, Pak Gubernur minta tetap di perubahan ini masih seperti apa yang ada di visi misinya, apa yang sesuai dengan Inpers No 1 2025 tentang efisiensi dan realokasi. Yaitu pertama infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, PJU. Kemudian pendidikan ruang kelas baru, mebeler dan toiletnya,” tutup dia.
(np)
