Rekamjabar.com (Bandung) – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ika Siti Rahmatika, SE menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin setiap warga negara memperoleh akses pendidikan yang merata, berkualitas, dan terjangkau. Menurutnya, hak memperoleh pendidikan tidak boleh dibatasi oleh kondisi ekonomi masyarakat.
Ika Siti Rahmatika mengatakan pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin negara. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas tanpa dibebani biaya yang berpotensi menghambat kesempatan belajar.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang merata, berkualitas, dan tidak terbebani oleh biaya,” ujar Ika.
Ia menilai komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan gratis di sekolah negeri harus terus dipertahankan. Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Menanggapi wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri yang sempat mencuat di DPRD Jawa Barat, Ika menegaskan Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menolak usulan tersebut. Menurutnya, kebijakan itu tidak sejalan dengan semangat pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Ika, apabila sekolah negeri masih menghadapi keterbatasan anggaran operasional, penyelesaiannya bukan dengan membebankan biaya kepada peserta didik maupun orang tua. Ia menilai pemerintah harus mengambil peran lebih besar melalui penguatan dukungan anggaran pendidikan.
“Kalau ada kekurangan operasional sekolah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Solusinya adalah memperkuat dukungan anggaran, bukan mengembalikan beban kepada orang tua siswa melalui SPP,” tegasnya.
Baca Juga : Ika Siti Rahmatika Ingatkan Karya Seni Harus Hormati Martabat Perempuan
Lebih lanjut, Ika mendorong pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk terus meningkatkan pembiayaan sektor pendidikan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, sekolah negeri diyakini mampu memberikan layanan pendidikan yang semakin berkualitas tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai persoalan anggaran justru menjadi alasan untuk mengurangi hak anak-anak mendapatkan pendidikan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Di akhir keterangannya, Ika berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keberlangsungan pendidikan gratis di sekolah negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Jawa Barat. Ia menegaskan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. (iyul)
