Rekamjabar.com (Bandung) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kendala akses yang terjadi pada laman sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) saat pengumuman hasil pemetaan.
Kadisdik Jabar, Purwanto menjelaskan bahwa gangguan akses tersebut terjadi akibat tingginya antusiasme masyarakat yang mengakses sistem secara bersamaan, ditambah proses optimalisasi fitur pengumuman untuk memastikan data ditampilkan secara akurat dan presisi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para orang tua dan calon murid baru dalam mengakses pengumuman hasil PCMB,” ujar Kadisdik dalam Konferensi Pers Pengumuman Hasil PCMB 2026, Sabtu (13/6/2026) malam.
Kadisdik menegaskan, kendala yang muncul tidak memengaruhi keamanan data karena seluruh data pemetaan calon murid baru tersimpan dengan baik.
“Kami memberikan jaminan penuh bahwa seluruh data pemetaan calon murid baru tersimpan dengan sangat aman. Tidak ada satu pun hak calon murid yang dirugikan secara administratif akibat proses penyempurnaan sistem ini,” tegasnya.
Kadisdik menekankan, tim teknis terus bekerja untuk menyelesaikan penyempurnaan fitur pengumuman agar layanan dapat diakses secara optimal oleh seluruh masyarakat.
Kadisdik pun menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat memperoleh akses pendidikan. “Melalui pelaksanaan PCMB, pemerintah berupaya memetakan calon murid secara menyeluruh agar mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan pilihan yang tersedia,” ungkapnya.
Kadisdik memahami bahwa daya tampung SMA dan SMK negeri masih terbatas. Oleh karena itu, bagi calon murid yang belum diterima di sekolah negeri, telah disiapkan berbagai skema agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Saat ini, menurutnya, terdapat sekitar 77 ribu calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri. “Anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri akan kami salurkan ke sekolah-sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya perlindungan layanan pendidikan,” ungkap Kadisdik.
Kerja sama tersebut, terangnya, terus diperluas melalui koordinasi antara Cabang Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolah swasta di setiap wilayah, khususnya di daerah yang memiliki jumlah calon murid belum tertampung cukup tinggi.
“Melalui skema tersebut, biaya pendidikan seperti Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) maupun Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) akan mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai skala prioritas dan kapasitas fiskal daerah,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus mengoptimalkan perluasan akses SMA Terbuka di wilayah-wilayah yang membutuhkan sebagai bagian dari upaya memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.
Kadisdik pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir terhadap keamanan data maupun hasil pemetaan. Seluruh proses dilakukan secara akuntabel dan terus disempurnakan berdasarkan evaluasi di lapangan.
“Kami memastikan data calon murid tetap aman dan tidak ada manipulasi dalam proses ini. Atas berbagai kendala yang terjadi, kami kembali memohon maaf dan akan terus melakukan perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya.
