Sorotan Aktivis untuk Satu Tahun Prabowo-Gibran, Sentralisasi Negara dan Gejala Otoritarianisme Baru

Bandung, Rekamjabar – Sudah lebih dari satu tahun Prabowo-Gibran memegang tampuk kekuasaan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Situasi dan kondisi republik ini juga mulai banyak berubah sejak mereka dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024 lalu. Dimulai dari kekuasaan yang terkonsolidasi, kabinet bekerja sampai kebijakan yang mulai dijalankan.

Namun, dibalik stabilitas yang dirayakan itu terpendam banyak kegelisahan yang tumbuh. Para akademisi, aktivis dan masyarakat sipil justru masih mempertanyakan ‘Kemana arah negara ini sebenarnya berjalan?’.

Pemerintahan ini memang tidak gagal secara administratif tetapi kehilangan arah secara ideologis.Stabilitas memang tercapai, tetapi harus dibayar dengan harga demokrasi yang membisu, rakyat yang lelah dan kebijakan yang kehilangan visi keadilan sosial. Itu semua membuat Indonesia hari ini tampak seperti kapal besar yang bergerak cepat namun belum jelas menuju pelabuhan mana.

Hasil gebrakan dan kebijakannya memang terlihat, tapi saya sebagai aktivis dan akademisi menilai terdapat krisi arah selama satu tahun pertama pemerintahan Prabowo – Gobran. Jika arah itu tidak diperbaiki, maka tahun kedua bisa menjadi periode stagnasi politik paling berbahaya pasca reformasi.

Menegaskan Arah Ideologis Negara Kesejahteraan

Tentu ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dan menjadi evaluasi bagi pemerintahan saat ini agar permasalah krisis arah tersebut bisa diselesaikan. Salah satunya dengan kembali menegaskan arah ideologis negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal itu karena publik banyak disuguhi politik populisme baru selama satu tahun terakhir.

Program makan bergizi gratis, bantuan sosial hingga kampanye “pemerintah hadir untuk rakyat” menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat. Namun dibalik narasi populis itu, kita menyaksikan kenyataan yang paradoksal dengan kebijakan sosial yang gemerlap, tetapi struktur ekonomi yang tetap timpang.

Kebijakan populisme itu memberi kesan dekat dengan rakyat, namun tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan. Para petani masih tercekik impor pangan, buruh kehilangan daya tawar dan daerah tetap bergantung pada transfer pusat.

Maka dari itu, negara harus kembali pada arah ideologis kesejahteraan sejati (welfare state) sebagai negara yang memanusiakan, bukan sekedar negara yang kuat. Pembangunan tidak boleh lagi sekadar membesarkan angka PDB, tetapi harus menumbuhkan martabat warga. Reforma agraria, kedaulatan pangan dan redistribusi ekonomi mesti menjadi fondasi. Sebab, kesejahteraan lahir dari keadilan struktural dan tidak bisa diwakilkan pada program gratis.

Memulihkan Demokrasi dan Ruang Publik yang Kritis

Dalam catatan kedua ini, saya menyoroti adanya penyempitan ruang publik sebagai salah satu bahaya laten selama satu tahun pemerintahan Prabowo – Gibran. Kritik sosial dicurigai, perbedaan pandangan dibingkai sebagai ancaman stabilitas dan media arus utama terperangkap dalam industri pencitraan. Berbagai hal di atas membuat kekuasaan tampak stabil di atas keheningan yang menakutkan.

Kita sedang menuju demokrasi prosedural tanpa jiwa deliberatif. Pemilu berjalan, partai hidup dan media menyiarkan, tetapi dialog rasional antara negara dan rakyat nyaris mati.
Bangsa ini hidup dalam ilusi keterlibatan. Itu semua harus menjadi evaluasi penting agar tahun kedua bisa menjadi momentum untuk memulihkan demokrasi dari akar.

Pemerintah perlu membuka ruang kritik, memperkuat KPK, Komnas HAM dan media independen, bukan menempatkannya di bawah kendali simbolik. Rakyat tidak boleh menjadi objek survei elektoral lagi. Rakyat harus kembali memiliki suara dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar demokrasi sejati. Agar ruang pikir bersama tentang masa depan bangsa kembali terasa.

Baca Juga: Ini Kata Aliansi Mahasiswa Nusantara Soal Satu Tahun Prabowo Gibran

Menggeser Ekonomi dari Populisme ke Produksi*

Tidak hanya dari sisi kebijakan dan demokrasi di ruang publik, sisi ekonomi juga mesti diperhatikan agar arah negara ini bisa selaras satu sama lain dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Tapi, apalah daya pertumbuhan ekonomi di negara ini seperti gedung tinggi di atas pondasi rapuh meski terus bertumbuh hingga di atas lima persen.

Pertumbuhan dikejar tanpa kemandirian produksi, industrialisasi lokal melemah dan kebijakan fiskal masih berpihak pada sektor besar ketimbang rakyat kecil. Subsidi sosial berskala besar memang membantu jangka pendek, tetapi subsidi itu berubah menjadi candu politik tanpa strategi produksi.

Pemerintah tampak lebih sibuk memberi makan daripada membangun dapur rakyat. Tahun kedua harus menjadi tahun industrialisasi berbasis rakyat dan daerah. Bangun pabrik kecil di luar Jawa, hidupkan kembali koperasi, beri insentif riset untuk teknologi pertanian dan maritim, dan arahkan kebijakan fiskal pada sektor produktif rakyat.

Menegakkan Tata Kelola yang Transparan dan Meritokratik

Salah satu paradoks pemerintahan hari ini adalah negara semakin besar namun transparansi semakin mengecil. Pemangkasan anggaran Rp306 triliun disebut efisiensi, tapi publik tak pernah tahu apa yang dipotong dan siapa yang terdampak. Sementara itu, proyek-proyek besar dari IKN hingga konsesi tambang dijalankan dengan logika politik, bukan logika tata kelola. Krisis tata kelola adalah krisis moral birokrasi. Negara lupa membangun budaya integritas karena terlalu sibuk membangun sistem digital.

Mengembalikan Etika sebagai Fondasi Kepemimpinan

Kita terlalu lama hidup dalam budaya politik transaksional yang mengukur segalanya dengan loyalitas, bukan kelayakan moral. Sehingga terjadi krisis etika kekuasaan yang cukup besar yang menyebabkan politik kehilangan kesakralannya, pejabat kehilangan kesederhanaannya dan publik kehilangan kepercayaannya.

HARAPAN MASIH ADA DI TAHUN KEDUA?

Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran adalah ujian kekuasaan dan tahun kedua harus menjadi ujian peradaban. Sejarah tidak menilai dari seberapa keras presiden memerintah, tetapi seberapa benar arah yang Anda pilih. Di tahun kedua, negara tidak boleh hanya jadi pengatur konsumsi, tapi harus menjadi arsitek produksi. Bangsa besar tidak akan makmur karena belanja sosial, tetapi karena rakyatnya berdaya mencipta nilai.

Tahun kedua seharusnya menandai era keterbukaan baru. Semua data fiskal harus dibuka ke publik, penempatan pejabat bukan berdasar pada loyalitas politik namun harus berbasis kompetensi dan lembaga audit negara seperti BPK dan Inspektorat harus diberi ruang independen. Karena negara kuat bukan yang mengendalikan segalanya, tapi yang membiarkan rakyat ikut mengawasi segalanya.

Tahun kedua juga harus menjadi momentum pemulihan moral. Presiden dan kabinet harus tampil memberi teladan bukan dengan pidato keras, tetapi dengan kejujuran dan keteladanan hidup. Kekuasaan yang benar lahir dari keberanian untuk menolak kompromi yang melukai nurani bangsa. Karena kita membutuhkan pemimpin yang bijak bukannya pemimpin yang sekedar kuat. Bukan yang menaklukkan rakyat dengan ketegasan tapi yang memimpin rakyat dengan kepercayaan.

Negara ini telah terlalu lama berjalan tanpa kompas nilai. Kini saatnya menegaskan kembali arah dari negara kekuasaan menuju negara peradaban, dari politik ketakutan menuju politik kebajikan dan dari populisme konsumtif menuju pemberdayaan produktif.

Sebagai aktivis, saya percaya bangsa ini tidak akan hancur oleh krisis ekonomi. Negara ini justru akan hancur oleh hilangnya keberanian moral untuk berubah. Sebagai akademisi, saya yakin perubahan besar tidak dimulai dari kebijakan, tapi dari cara berpikir baru tentang kekuasaan.

Maka tahun kedua seharusnya menjadi titik balik. Bukan hanya untuk Prabowo – Gibran, namun untuk kita semua rakyat yang menolak menyerah pada normalitas ketimpangan dan terus percaya bahwa negeri ini masih bisa diselamatkan dengan pikiran yang jernih, hati yang jujur dan tindakan yang berani.

Penulis: Izzus Salam (Ketua Umum KAMMI Jawa Barat)
Editor: Niko Prayoga