Rekamjabar.com (Bandung) – Ribuan pekerja dan mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari berbagai daerah bersiap menggelar aksi besar di Jakarta pada 29 Juni 2026.
Mereka membawa sembilan tuntutan yang menjadi suara keresahan para pelaksana di lapangan, mulai dari keberlanjutan program, perlindungan pekerja, hingga evaluasi kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN).
Aksi tersebut dipicu oleh keputusan penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah.
Kebijakan itu dinilai berdampak luas, tidak hanya kepada pekerja dapur, tetapi juga penerima manfaat, pelaku UMKM, petani, peternak, dan mitra yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem MBG.
Koordinator Serikat Pekerja MBG, Muhammad Yusuf Miharja, mengatakan keresahan para pekerja semakin menguat karena sejumlah kebijakan BGN dinilai dibuat tanpa melibatkan suara pelaksana di lapangan.
“Hari ini kita telah selesai melaksanakan konsolidasi, mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama dengan para pekerja atas keresahan akibat keputusan-keputusan BGN terhadap SPPG,” ujar Yusuf usai rapat konsolidasi di Kota Bandung, Senin (22/6/2026).
Menurut Yusuf, penghentian layanan MBG saat libur sekolah juga menimbulkan tanda tanya karena kelompok prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, ikut tidak menerima distribusi makanan bergizi.
“BGN sebelumnya menyampaikan bahwa prioritas program adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tapi saat sekolah libur, distribusi untuk kelompok itu juga ikut dihentikan. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” katanya.
Ia menegaskan, keputusan tersebut juga berdampak terhadap penghasilan para pekerja dapur MBG.
“Kalau dapur tidak beroperasi, otomatis tidak ada insentif bagi relawan maupun PIC. Ini menjadi hambatan ekonomi bagi para pekerja,” tegasnya.
Koordinator Serikat Pekerja MBG Jabar, Restu Risnandi Abdila, meminta BGN membuka ruang dialog dengan relawan dan mitra sebelum mengambil kebijakan yang menyangkut keberlangsungan program.
“Jangan sampai kebijakan dibuat secara instruktif tanpa dialog. Keputusan yang menyangkut program MBG seharusnya dibangun melalui komunikasi dengan relawan dan mitra di lapangan,” kata Restu.
Pada aksi nanti, sekitar 10 ribu peserta ditargetkan turun ke Jakarta. Mereka menuntut evaluasi tata kelola MBG, perlindungan bagi sekitar 1,3 juta pekerja terdampak, kepastian status pekerja dapur, serta jaminan kesejahteraan dan perlindungan ketenagakerjaan.
