Rekamjabar.com (Kab.Kuningan) – Hj. Ika Siti Rahmatika, SE.Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XIII menyelenggarakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Ciwaru bersama jajaran perangkat desa, tokoh masyarakat, beserta puluhan warga di Aula Kantor Kepala Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Minggu (7/6/2026).
Dalam forum tersebut, warga mengeluhkan hancurnya fasilitas saluran irigasi di blok Daweuan Ciplung. Warga mengeluhkan adanya kerusakan struktural yang menyumbat pasokan  air ke areal persawahan. Bagi mayoritas penduduk Ciwaru yang menggantungkan hidup pada sektor agraris, kerusakan irigasi ini berdampak pada anjloknya produktivitas lahan dan ancaman gagal panen massal.
Penerangan Jalan dan Data Bansos
Selain itu, warga mengeluhkan minimnya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa ruas jalan protokol desa. Saat malam tiba, kawasan tersebut gelap gulita, yang tidak hanya melumpuhkan mobilitas ekonomi warga tetapi juga memperbesar risiko kerawanan tindakan kriminalitas jalanan.
Mengenai akurasi data Bantuan Sosial (Bansos) kembali meledak. Warga mempertanyakan kredibilitas pendataan yang dinilai tidak objektif dan salah sasaran. Di lapangan, riak-riak sosial bermunculan lantaran warga berkecukupan justru terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara warga miskin yang kelaparan malah terdepak dari daftar penerima.
Meskipun petugas lapang berdalih bahwa distribusi bantuan sudah baku mengikuti instruksi dan basis data dari pemerintah pusat, warga menilai simpul masalahnya ada pada kemalasan birokrasi daerah dalam melakukan pembaruan (updating) data sosial secara riil di lapangan.
Baca Juga :Â https://rekamjabar.com/ika-siti-rahmatika-kunjungi-desa-sukadana-serap-keluhan-dari-akar-rumput/
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan sejumlah orang tua murid yang hadir dalam pertemuan menyoroti penurunan kualitas dan kuantitas menu makanan yang didistribusikan ke anak-anak mereka. Muncul kecurigaan bahwa porsi makanan mulai disunat di tingkat vendor penyedia jika dibandingkan dengan masa awal peluncuran program.
Terkait problem irigasi Daweuan Ciplung, Ika mendesak adanya identifikasi kerusakan dan perbaikan darurat berskema padat karya dengan melibatkan kelompok tani lokal sembari menunggu anggaran rehabilitasi permanen dari provinsi.
Sementara itu, evaluasi program MBG dan bansos,  politisi PDI Perjuangan ini menegaskan pentingnya memperketat fungsi kontrol terhadap dapur produksi serta melakukan audit data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala. Bagi Ika, catatan dari Desa Ciwaru ini menjadi potret utuh evaluasi pemerintahan yang akan ia bawa ke meja parlemen di Bandung untuk menagih komitmen perbaikan pelayanan publik dari jajaran eksekutif. ***