Ika Siti Rahmatika Kunjungi Desa Sukadana, Serap Keluhan Dari Akar Rumput

Rekamjabar.com (Kab.Kuningan) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ika Siti Rahmatika, SE menyelenggarakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 bersama masyarakat Desa Sukadana di Balai Desa Sukadana, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan Sabtu (6/6/2026).

Agenda pengawasan ini bertujuan mengawal efektivitas program kerja eksekutif di tingkat akar rumput ini dipimpin langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ika Siti Rahmatika, SE legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XIII.

Turut hadir jajaran perangkat desa, kelompok tani, tokoh masyarakat, dan puluhan warga secara langsung menyampaikan keluh kesah mereka mengenai lambannya intervensi pembangunan dari pemerintah.

Pada bidang infrastruktur pedesaan dan karut-marut akurasi data kemiskinan kembali menjadi sorotan yang dikeluhkan masyarakat di pelosok Kabupaten Kuningan. Mulai dari rusaknya jalan usaha tani (JUT), macetnya saluran irigasi, minimnya kepastian harga panen, hingga rusaknya fasilitas pendidikan.

Kemudian warga menyampaikan isu hancurnya akses jalan desa dan jalan usaha tani. Bagi mayoritas penduduk Sukadana yang menggantungkan hidup pada sektor agraris, rusaknya akses jalan ini bukan sekadar persoalan mobilitas warga, melainkan urusan perut.

Kerusakan ini berdampak linier pada melonjaknya biaya logistik pengangkutan hasil bumi, yang diperparah dengan kondisi jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal sehingga langsung memukul produktivitas lahan petani.

Bansos dan Jeritan Kelompok Wanita Tani

Warga mempertanyakan kredibilitas mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos). Masalah klasik mengenai salah sasaran kembali jadi buah bibir. Warga membeberkan fakta lapangan di mana masih banyak keluarga miskin yang memenuhi kriteria justru terhapus dari daftar, sementara warga dengan kondisi ekonomi berkecukupan malah telanjur nyaman menikmati bantuan manfaat.

Warga mendesak adanya transparansi regulasi dan pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkala agar tidak memicu kecemburuan sosial.

Aspirasi spesifik juga disuarakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Sukadana. Mereka menuntut keberpihakan pemerintah, bukan sekadar dalam bentuk stimulan bantuan bibit tanaman, melainkan intervensi hulu-hilir berupa penguatan akses pasar serta jaminan stabilitas harga pasca-panen. Warga menilai, bantuan sarana produksi akan mubazir jika pada akhirnya harga jual komoditas pertanian di pasar tetap dimainkan oleh para tengkulak.

Rekomendasi Taktis dan Evaluasi Sistem SIPD

Menyikapi rentetan komplain dan temuan lapangan tersebut, Ika Siti Rahmatika merumuskan sejumlah rekomendasi taktis untuk segera diintervensikan. Salah satu poin penting yang dicatat adalah mendorong peninjauan kembali mekanisme pengajuan bantuan desa melalui sistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dinilai terlalu rigid dan menyulitkan aparat desa di tingkat bawah.

Ika juga mendorong pemerintah provinsi segera berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan akselerasi pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta pemberdayaan KWT.

Di bidang pendidikan, Ika meminta Dinas Pendidikan segera memetakan dan meninjau kebutuhan anggaran rehabilitasi fisik bangunan sekolah di Sukadana yang kondisinya sudah memprihatinkan demi menjamin keselamatan kegiatan belajar mengajar. Bagi Ika, seluruh potret keluhan dari Desa Sukadana ini akan menjadi amunisi evaluasi yang siap ia suarakan di Gedung Parlemen Jabar di Bandung guna mendesak perbaikan pelayanan publik dari jajaran eksekutif. ***