By Iyul Julpadlillah 
Rekamjabar.com (Kuningan) – Keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ika Siti Rahmatika. Masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, serta anak-anak dinilai masih menghadapi hambatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin sehingga diperlukan pola pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui program kesehatan jemput bola.
Dalam hasil pengawasan tersebut, persoalan kesehatan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan tempat warga tinggal. Selain persoalan akses menuju fasilitas kesehatan, masyarakat juga menghadapi berbagai persoalan lingkungan, salah satunya dampak pengelolaan sampah di kawasan TPS Ciniru. Timbunan sampah yang telah melebihi kapasitas, rembesan air lindi, serta bau menyengat menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian karena berhubungan dengan kualitas lingkungan tempat masyarakat beraktivitas.
Masyarakat berpenghasilan rendah dinilai masih menghadapi hambatan finansial untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Di sisi lain, sebagian kelompok masyarakat juga mengalami kendala geografis karena jarak dan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut membuat pemeriksaan kesehatan secara berkala belum dapat dilakukan secara optimal oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Kelompok lansia dan anak-anak menjadi bagian masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pelayanan kesehatan dasar. Pemeriksaan secara rutin diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sedini mungkin sehingga gangguan kesehatan dapat segera ditangani. Pendekatan preventif menjadi penting agar masyarakat tidak baru mendapatkan pelayanan ketika penyakit sudah berkembang menjadi lebih berat.
Karena itu, masyarakat mendorong adanya program pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan secara mobile atau keliling. Konsep layanan kesehatan jemput bola tersebut diharapkan dapat membawa pelayanan dasar langsung ke desa-desa atau lingkungan masyarakat. Dengan pelayanan yang mendatangi warga, hambatan jarak maupun biaya dapat ditekan sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
Program layanan kesehatan keliling juga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkala dan tidak hanya dilakukan sesekali. Keberlanjutan menjadi hal penting karena pemeriksaan kesehatan membutuhkan pemantauan secara rutin. Dengan adanya jadwal yang teratur, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka sekaligus mendapatkan edukasi mengenai pola hidup sehat dan langkah pencegahan penyakit.
Kelompok masyarakat kurang mampu, lansia, dan balita dinilai perlu menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut. Pemeriksaan dasar dapat menjadi pintu awal untuk mengetahui adanya gangguan kesehatan sebelum berkembang lebih jauh. Pendekatan seperti ini juga dapat memperkuat peran pelayanan kesehatan berbasis komunitas yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
Persoalan lingkungan di sekitar TPS Ciniru juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam konteks kesehatan masyarakat. Timbunan sampah yang overload, air lindi, serta bau menyengat berpotensi menurunkan kualitas lingkungan sekitar. Dalam hasil pengawasan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya penanganan lingkungan secara lebih serius dan terpadu.
Pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan apabila berlangsung dalam waktu lama. Karena itu, penanganan TPS Ciniru direkomendasikan tidak hanya melalui pengurangan timbunan, tetapi juga dengan pengendalian bau dan pengelolaan air lindi. Pembuatan saluran drainase penampung air lindi yang tertutup serta pengolahan cairan sampah menjadi bagian dari langkah yang perlu dipertimbangkan.
Selain penanganan lingkungan, masyarakat juga membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terdesentralisasi. Ketergantungan terhadap satu lokasi pembuangan dinilai perlu dikurangi melalui pembukaan lokasi pengelolaan sampah baru berbasis zonasi. Penguatan TPS3R di tingkat kecamatan atau desa juga diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang harus dibawa menuju TPSA Ciniru.
Kebutuhan terhadap pengelolaan sampah sejak dari sumbernya juga sejalan dengan dokumen RPJPD Kabupaten Kuningan 2025–2045. Dokumen tersebut menyebut kapasitas TPA Ciniru sudah kurang memadai dan mendorong pengembangan fasilitas seperti TPST, TPS3R dan bank sampah, disertai peningkatan upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya.
Sementara di bidang kesehatan, pihak terkait direkomendasikan untuk mengalokasikan program pemeriksaan kesehatan gratis secara mobile dan berkala. Pelaksanaannya dapat diarahkan ke desa-desa atau lingkungan masyarakat dengan memprioritaskan kelompok kurang mampu, lansia, serta balita. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus mempercepat deteksi dini terhadap berbagai penyakit.
Pendekatan pelayanan kesehatan secara langsung ke masyarakat juga dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan. Selain pemeriksaan dasar, kegiatan keliling dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi mengenai pola hidup sehat, kebersihan lingkungan, gizi, serta langkah pencegahan penyakit yang dapat dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Dari hasil pengawasan tersebut, persoalan lingkungan dan kesehatan menunjukkan adanya keterkaitan yang perlu ditangani secara terpadu. Perbaikan kondisi TPS Ciniru diperlukan untuk mengurangi potensi dampak lingkungan, sementara penguatan pelayanan kesehatan diperlukan agar masyarakat memiliki akses lebih mudah terhadap pemeriksaan dan pencegahan penyakit.
Ika Siti Rahmatika merupakan Anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil 13 yang mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Dalam kegiatan pengawasan di Kuningan, penyerapan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting untuk memetakan persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Hasil pengawasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program kerja dan menentukan prioritas anggaran. Penanganan persoalan lingkungan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan kesehatan agar masyarakat mendapatkan lingkungan yang lebih aman sekaligus akses kesehatan yang lebih mudah.
Dengan adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan, masyarakat berharap pelayanan publik dapat semakin dekat dengan kebutuhan warga. Penguatan layanan kesehatan preventif, penanganan lingkungan, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta dukungan terhadap kelompok rentan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kuningan.