By Admin Redaksi 
Rekamjabar.com (Bekasi) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menyoroti tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi di tengah derasnya investasi dan pesatnya perkembangan kawasan industri.
KDM menilai pertumbuhan industri belum sepenuhnya diikuti terbukanya akses kerja bagi masyarakat setempat. Salah satu persoalan yang disorot adalah informasi rekrutmen yang masih banyak dilakukan secara tertutup.
Berdasarkan data BPS Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bekasi pada Agustus 2025 mencapai 8,78 persen atau sekitar 145.620 orang. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Barat.
Di sisi lain, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyebut terdapat sekitar 9.100 perusahaan skala menengah dan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Investasi dalam setiap tahun mengalir deras, industri tumbuh dengan cepat, kawasan industri berkembang dengan besar, tetapi rekrutmen terhadap tenaga kerja warga Jabar relatif belum sesuai dengan harapan,” ujar KDM.
Menurut KDM, salah satu penyebabnya adalah informasi lowongan pekerjaan yang tidak selalu tersedia secara terbuka. Kondisi itu membuat masyarakat kesulitan mengetahui kebutuhan tenaga kerja perusahaan.
“Banyak sekali rekrutmen itu dilakukan secara tidak terbuka sehingga akses warga untuk mendapat informasi kerja itu tidak bisa didapat,” katanya.
Selain keterbukaan informasi, KDM juga menyinggung praktik percaloan dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Ia mengaku menemukan adanya calon pekerja yang harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk untuk posisi tenaga kerja kontrak.
“Ada tenaga kerja kontrak itu ada yang Rp 5 juta, ada yang Rp 15 juta,” ujar KDM.
Menurutnya, praktik tersebut dapat membebani keluarga calon pekerja. KDM mencontohkan orang tua yang harus meminjam uang kepada rentenir untuk membiayai anaknya agar bisa diterima bekerja.
Persoalan menjadi semakin berat ketika pekerja hanya mendapatkan kontrak selama satu tahun. Setelah kontrak berakhir, pekerjaan hilang, sementara utang yang digunakan untuk mendapatkan pekerjaan masih harus dibayar.
“Orang tuanya itu pinjam uang ke rentenir untuk anaknya suap masuk kerja. Setelah itu dapat kerjanya kontrak. Setahun diberhentikan, kontraknya diputus, utangnya belum lunas, kerjanya berhenti,” katanya.
KDM juga menyoroti dugaan adanya pihak tertentu yang menguasai informasi perekrutan di lingkungan kawasan industri. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat warga sekitar kalah bersaing dengan pencari kerja dari luar daerah.
“Yang menguasai calon tenaga kerja lingkungan itu tidak memprioritaskan yang di lingkungan karena yang di lingkungannya enggak punya duit. Dia selalu yang dari luar karena punya duit,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, KDM mendorong sistem rekrutmen yang lebih terbuka. Pemerintah juga diminta menyiapkan calon pekerja jauh sebelum perusahaan membuka lowongan.
Ia mengusulkan program Prakerja tidak hanya diberikan kepada pencari kerja setelah lulus, tetapi juga digunakan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja berdasarkan kebutuhan industri.
Jika perusahaan menyampaikan kebutuhan tenaga kerjanya sejak awal, pemerintah dapat menyiapkan calon pekerja melalui pelatihan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
“Kalau informasinya terbuka, maka mereka yang menjadi daftar antrian masuk ke perusahaan itu kita bisa mempersiapkan dulu dalam bentuk pelatihan Prakerja,” katanya.
KDM juga mengusulkan kerja sama antara perusahaan dan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sejak siswa masih duduk di bangku SMA.
Menurutnya, apabila perusahaan sudah memiliki proyeksi kebutuhan tenaga kerja untuk dua atau tiga tahun mendatang, sekolah di sekitar kawasan industri dapat diarahkan untuk mempersiapkan siswa sesuai kebutuhan tersebut.
“Kalau perusahaan punya rencana rekrut tenaga kerja tiga tahun depan, rencananya diberikan kepada Naker, maka kita bisa kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi anak-anak sekolah yang di sekitar industri yang akan membutuhkan lapangan kerja itu untuk dipersiapkan sejak dini,” ujarnya.
Persiapan tersebut, kata KDM, tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis. Kemampuan matematika dasar, kondisi fisik, kedisiplinan, hingga karakter juga perlu dibentuk sebelum siswa memasuki dunia kerja.
KDM juga meminta pemerintah kabupaten mengambil peran lebih besar dalam memastikan informasi lowongan pekerjaan dapat diakses masyarakat.
Dalam kegiatan bursa kerja di Bekasi, KDM mengatakan dari sekitar 9.100 perusahaan yang ada di wilayah tersebut, baru sebagian kecil yang membuka informasi lowongan secara terbuka.
“Dari 9.100 yang terbuka cuma 15,” katanya.
Karena itu, ia mendorong bupati melakukan koordinasi hingga tingkat kecamatan dan desa agar perusahaan lebih aktif menyampaikan kebutuhan tenaga kerjanya.
“Setiap minggu kan lumayan tuh. Siapa tahu kalau dengan bupati nanti mengarahkan camat, mengarahkan lurah, perusahaan-perusahaannya terbuka,” ujar KDM.
Pemprov Jabar sendiri mulai menjalankan layanan Live Bursa Kerja setiap Rabu melalui akun TikTok KDM. Pada pelaksanaan perdana di Kabupaten Bekasi, 15 perusahaan menawarkan 299 lowongan pekerjaan kepada masyarakat.
KDM berharap pola tersebut menjadi pintu masuk untuk membangun sistem rekrutmen yang lebih transparan sekaligus mempertemukan kebutuhan industri dengan pencari kerja lokal.
“Gubernur hanya memulai saja, sekarang nanti geser lagi kabupaten lain. Setelah itu nanti live job ini tenaga kerja ini dilakukan seminggu sekali oleh bupati,” katanya.