Efisiensi Anggaran, Rp.27 Miliar ke Lembur Pakuan Subang ?

Rekamjabar.com – Janji efisiensi anggaran sebesar Rp5,1 triliun dari APBD Jawa Barat bergema sebagai simbol keberanian dan reformasi.

Gubernur Dedi Mulyadi mengklaim pemangkasan dilakukan terhadap belanja konsumtif seperti perjalanan dinas, seminar, seremonial, hibah dan publikasi. Tapi hingga hari ini, angka besar itu belum dibarengi dengan transparansi yang sepadan.

Permintaan konfirmasi tertulis kepada Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suyatman, dan Kepala Bappeda, Dedi Mulyadi dua tokoh sentral di balik desain efisiensi ini tidak mendapat jawaban. Keduanya bungkam. Yang tersisa hanyalah klaim.

Benarkah Ini Efisiensi?

Alih-alih menjawab, fakta di lapangan justru mengaburkan makna efisiensi itu sendiri. Penelusuran yang dilakukan anggota DPRD Jabar Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, membuka celah penting. Melalui unggahan akun Instagram-nya @maulanay_proff, dia mengungkap alokasi anggaran sebesar Rp42,9 miliar untuk program bertajuk “penciptaan lapangan kerja lainnya.”

Dari jumlah itu, Rp27,3 miliar dialokasikan ke satu lokasi spesifik: kawasan bernama Daerah Istimewa Lembur Pakuan—yang secara umum dikenal publik sebagai kediaman pribadi Gubernur KDM di Subang.

Anggaran jumbo itu digunakan untuk penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni, hingga penerbitan buku budaya. Di saat banyak situs sejarah dan budaya lain di Jawa Barat justru minim sentuhan APBD, kemewahan yang digelontorkan ke satu titik ini mengundang tanya besar.

“Kenapa hanya satu kawasan yang mendapatkan porsi sebesar itu? Di mana prinsip keadilan anggaran?” tulis Maulana, menyuarakan kegelisahan yang juga dirasakan banyak warga.

Safari Pembangunan: Efisiensi atau Eufemisme?

Temuan lain dari Maulana: anggaran sebesar Rp13,2 miliar yang muncul dalam pos bernama Safari Pembangunan. Jika ini hanyalah ganti nama dari kegiatan perjalanan dinas atau kunjungan seremonial, maka publik patut merasa dibohongi.

Karena dalam narasi efisiensi, bukan hanya angkanya yang penting—tetapi juga niatnya.

Kemana Sebenarnya Rp5,1 Triliun Itu Pergi?

Dari angka efisiensi yang diklaim sebesar Rp5,1 triliun, sebesar Rp2,7 triliun dialihkan ke pembangunan jalan, dan Rp1 triliun digunakan untuk membangun ruang kelas baru di berbagai daerah.

Dua sektor ini jelas strategis dan penting. Tapi sisanya? Tanpa kejelasan dan pelaporan terbuka, publik tetap sulit membedakan: mana efisiensi sejati dan mana yang hanya pergeseran anggaran dari pos tak populer ke pos yang lebih mudah “dikemas”.

Kosmetik Anggaran, Bukan Reformasi

Efisiensi sejati semestinya menyasar belanja yang tidak berdampak langsung pada rakyat. Tapi ketika anggaran hanya dipindahkan dari satu pos ke pos lain yang lebih “aman secara politik,” atau diganti nama agar tampak baru, maka ini bukan reformasi—ini manipulasi terminologi.

Janji Rp5,1 triliun yang terdengar revolusioner itu kini terancam menjadi catatan kaki dari sebuah euforia anggaran yang tidak sepenuhnya jujur.

Transparansi yang Tak Pernah Hadir

Di era digital, publik menuntut kejelasan: mana dokumen perencanaan, mana hasil audit, mana dashboard realisasi anggaran? Tapi yang terlihat justru ketiadaan kanal resmi untuk mengawasi realokasi dana hasil efisiensi ini. Tak ada pelaporan resmi. Tak ada mekanisme akuntabilitas terbuka.

Dan ketika suara rakyat hanya dijawab dengan diam, maka diam itu menjadi bising

Efisiensi atau Etalase Kekuasaan?

Ketika dana rakyat dialihkan untuk proyek budaya di kawasan yang memiliki kedekatan personal dengan penguasa, ketika perjalanan dinas hanya berganti baju dengan nama “Safari Pembangunan,” dan ketika semua dilakukan tanpa ruang dialog, maka pertanyaan menjadi tak terhindarkan:

Apakah ini efisiensi, atau sekadar cara baru mengemas kekuasaan dalam bingkai populisme?

Sementara ruang kelas di pelosok masih roboh, jalan rusak tak kunjung diperbaiki, dan layanan publik terseok-seok—proyek budaya senyap digelar di satu lokasi eksklusif.

Jika benar efisiensi, tunjukkan buktinya. Jika tidak, hentikan ilusi ini.

**

sumber : wjtoday