Bandung, Rekamjabar.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berharap calon Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) yang baru memenuhi empat kualifikasi.
Ia menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan kewenangan secara penuh terhadap otoritas terkait untuk pemilihan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) yang baru.
“Saya sampaikan bahwa tidak boleh ada langkah-langkah politik, intervensi-intervensi politik, lobi-lobi politik untuk kepentingan pemilihan dirut yang menjabat,” tegas Dedi saat ditemui awak media di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (05/03/2025).
“Untuk itu saya memberikan kewenangan penuh pada lembaga yang memiliki otoritas melakukan seleksi terhadap calon Dirut,” imbuhnya.
Kendati demikian, Dedi berharap Dirut BJB yang baru bisa memenuhi empat kualifikasi yang menurutnya bisa menjadi landasan untuk kemajuan BJB.
“Dirutnya bisa berasal dari mana saja yang penting memiliki beberapa kualifikasi. Ada 4 kualifikasi yang nanti saya sampaikan sebagai orang yang hari ini memiliki tugas, memiliki saham terbesar di Bank Jabar sebagai gubernur,” ungkap Dedi.
Baca Juga: Dirut BJB Mengundurkan Diri, Dedi Mulyadi “Sikap yang Sangat Baik”
Kualifikasi yang pertama kata Dedi, Dirut BJB yang baru harus bisa melakukan restrukturisasi dalam tubuh BJB. Hal itu diharapkan bisa lebih mengoptimalkan operasional BJB dimana saat ini menurutnya struktur di BJB dianggap cukup gemuk.
“Yang pertama dia harus bisa melakukan restrukturisasi, jabatan di BJB. Sehingga BGB ke depan itu harus menjadi lembaga yang ramping tidak terlalu banyak orang. Jumlah direkturnya cukup 3 orang, komisarisnya cukup 3 orang,” kata Dedi.
“Strukturnya tidak boleh ada waktu-waktu-waktu. Saya benar-benar tahu istilah perbankannya apa, kalau dalam bahasa saya tidak boleh lagi ada wakil-direktur, wakil-manajer tidak boleh. Cukup satu saja direkturnya manajer, itu yang pertama,” tandasnya.
Kualifikasi yang kedua, Dirut BJB yang baru harus bisa membangun kredibilitas BJB sebagai lembaga perbankan publik di Jawa Barat.
“Karena ini bagian membangun kredibilitas lembaga perbankan. Jadi jumlah orangnya jangan terlalu banyak. Pegawainya jangan menumpuk seperti hari ini. Ini ada bagian apa lagi pegawai-pegawai yang maaf, tanda kutip katanya. Karena anak pejabat jadi pegawai-pejabat, tidak boleh lagi jadi BJB. BJB itu bukan sekretaris daerah. Tapi lembaga perbankan yang harus dijaga kredibilitasnya,” sambungnya.
Kualifikasi ketiga, lanjut Dedi, Dirut BJB yang baru diharapkan bisa menurunkan Bio of Rational sesuai batas minimal di angka 40 persen sampai 50 persen sesuai regulasi BJB.
“Kemudian ketiga BJB harus menurunkan BIO off-rational yang terlalu tinggi. Kenapa? Karena BIO off-rational tinggi cenderung efisien. Dia harus efisien sehingga dalam bahasa saya, BIO off-rationalnya minimal 45-50%. Dari total regulasi yang ada di BJB,” tutur Dedi.
Kemudian kualifikasi yang keempat, Dirut BJB yang baru diharapkan bisa merampingkan jumlah kantor cabang BJB di Jawa Barat.
“Kemudian ke-4, BGB harus bisa merampingkan kantor-kantor cabang yang terlalu banyak. Keempat ini, orang yang memiliki kesanggupan, melaksanakan keempat ini, ya bisa menjadi direktur utama, kalau tidak memiliki kesanggupan, ya jangan. Karena memimpin BJB adalah memimpin sebuah lembaga untuk menuju lembaga perbankan yang kuat, yang memiliki otorisasi yang kuat dalam pengelolaan keuangan di Jawa Barat,” tambahnya.
Dedi berharap empat kualifikasi di atas bisa dimiliki oleh para calon Dirut BJB yang baru. Sebab BJB merupakan pondasi Pemprov Jabar dalam melakukan pelayanan birokrasi untuk pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat.
“Secara bisnis BJB fokus dulu ke aspek apa yang menjadi fondasi kuat di provinsi Jawa Barat. Pondasi kuatnya adalah memberikan layanan pada aparatur birokrat di Jawa Barat itu pertama memberikan layanan bagi pertumbuhan pembangunan yang ada di Jawa Barat
BJB harus menjadi stimulus bagi pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat,” pungkasnya.
Pewarta: Yoga
