Tak Tolak Penataan, 139 Pedagang Taman Cihapit Minta Solusi Sebelum Dibongkar

Rekamjabar.com (Bandung) – Sebanyak 139 pedagang UMKM di kawasan Taman Cihapit, Kota Bandung, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak melakukan pembongkaran sebelum ada solusi konkret terkait keberlangsungan usaha mereka.

Para pedagang tidak menolak rencana penataan kawasan, termasuk pembangunan infrastruktur. Namun, mereka berharap pemerintah memberikan kepastian tempat berjualan agar tidak kehilangan mata pencaharian.

Ketua Paguyuban Pedagang Taman Cihapit (PPTC), Tris Sutrisno mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan sejumlah langkah untuk mencari solusi bagi 139 pedagang. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi dengan anggota DPRD serta komunikasi dengan sejumlah perangkat daerah terkait.

Salah satu opsi yang tengah diperjuangkan adalah memindahkan lokasi berjualan ke area belakang, tepatnya di atas lahan milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP/DPKP) Kota Bandung.

Menurut Tris, komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Dinas Koperasi dan UKM, Distarcip, serta DPKP, mulai menunjukkan perkembangan.

“Kami tidak menolak pemerintah membangun infrastruktur, baik trotoar maupun drainase. Yang kami harapkan adalah solusi. Kami punya sedikit gambaran dan ingin bergeser ke belakang, yaitu ke tanahnya DPKP,” ucap Tris saat ditemui di Jalan Taman Cibeunying Utara, Sabtu (14/11/2026).

Rencana pergeseran lokasi tersebut diperkirakan sekitar 4,5 meter dari posisi saat ini. Tris mengatakan, keberadaan pepohonan menjadi salah satu pertimbangan agar penghijauan di kawasan tersebut tetap terjaga.

Para pedagang, kata dia, tidak ingin penataan tempat usaha harus mengorbankan pohon yang sudah ada.

“Kurang lebih sekitar 4,5 meter ke belakang. Di sini ada pohon, tidak mungkin juga kita tebang karena itu bagian dari penghijauan. Minimal kami bisa berjualan di belakang pohon,” katanya.

Selain melakukan komunikasi dengan pemerintah, PPTC juga menempuh jalur hukum dengan menggugat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Gugatan yang didaftarkan pada 6 November 2026 melalui kuasa hukum Aswin Soemdiat Tarigan tersebut menjadi salah satu upaya paguyuban untuk memperjuangkan kepastian hukum bagi para pedagang.

Tris menegaskan, gugatan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Sebaliknya, langkah itu dilakukan agar pedagang dan pemerintah dapat duduk bersama untuk mencari solusi.

“Kami ke PTUN supaya lebih kuat lagi, agar bisa duduk bersama pemerintah dan benar-benar mendapatkan solusi. Kami bukan melawan pemerintah, tetapi ingin menjadi mitra pemerintah,” ungkapnya.

Tris mengaku khawatir proses penertiban terus berlanjut hingga penerbitan surat peringatan berikutnya. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berujung pada pembongkaran atau eksekusi oleh Satpol PP.

Karena itu, ia berharap pemerintah tidak terburu-buru melakukan pembongkaran sebelum ada kepastian solusi bagi 139 pedagang.

Tris juga menyatakan para pedagang terbuka untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika nantinya mendapatkan lokasi usaha yang jelas dan legal.

Menurutnya, perubahan status usaha dari yang selama ini dianggap ilegal menjadi legal akan memberikan manfaat bagi pedagang maupun pemerintah.

“Kalau kami mundur ke belakang dan dijadikan PAD, supaya yang tadinya dianggap bangunan liar menjadi legal. Jadi, dari ilegal menjadi legal dan kami juga bisa membantu pemerintah,” katanya.

Tris menjelaskan, kawasan Taman Cihapit memiliki sejarah panjang sebagai lokasi aktivitas perdagangan masyarakat. Jenis usaha di kawasan tersebut juga terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Jika sebelumnya dikenal dengan perdagangan aksesori dan audio mobil, barang antik, hingga berbagai usaha lainnya, kini kawasan tersebut turut berkembang dengan beragam kuliner.

Sejumlah pedagang bahkan merupakan generasi penerus usaha keluarga yang telah berjualan sejak puluhan tahun lalu.

“Sejarah itu mah. Mungkin kan namanya juga jualan pasti kan varian dalam arti dulu audio mobil, dulu barang antik. Dikarenakan mungkin kemajuan zaman ya maka sekarang kuliner,” sebutnya.

Tris berharap sentra UMKM tersebut dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata kuliner dan ekonomi kreatif di Kota Bandung.

Jika nantinya ada kesepakatan dan skema kerja sama dengan pemerintah, para pedagang juga berharap bisa kembali berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Ia kembali menegaskan, hal utama yang diharapkan pedagang adalah adanya solusi sebelum pembongkaran dilakukan.

“Kami ini mitra pemerintah. Harapan kami, jangan dulu dibongkar sebelum benar-benar ada solusi untuk kami. Kami mewakili 139 pedagang yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga,” tegasnya.

Tris memastikan, PPTC siap mendukung kebijakan pemerintah apabila ada solusi berupa pergeseran lokasi ke area belakang dan kepastian bagi para pedagang. Bahkan, mereka terbuka untuk mempertimbangkan pencabutan gugatan yang telah diajukan ke PTUN.

“Kalau pemerintah sudah memutuskan dan memberikan solusi kepada masyarakat, insyaallah kami sangat mendukung. Kalau memang ada progres ke belakang, alhamdulillah,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang UMKM, Irfan Fitra Fauzan berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan tersebut dari sisi penertiban bangunan, tetapi juga memperhatikan nasib masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang.

Menurut Irfan, tempat usaha bukan sekadar lokasi berjualan, melainkan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

“Kami sebagai pedagang tentu ingin tetap bisa bekerja dan mencari nafkah dengan tenang. Kami tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah, tetapi kami berharap ada solusi yang jelas dan manusiawi. Jangan sampai penertiban justru membuat masyarakat kecil kehilangan mata pencahariannya tanpa kepastian tempat usaha pengganti,” kata Irfan.

Ia berharap komunikasi antara paguyuban dan pemerintah dapat menghasilkan kesepakatan yang memberikan kepastian bagi para pedagang, sehingga mereka tetap bisa menjalankan usaha.

Berdasarkan agenda yang disampaikan PPTC, sidang perdana gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026 mendatang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *