By Iyul Julpadlillah 
Rekamjabar.com (Kuningan) — Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E. di Bale Kampung Dusun Wage, Desa Sindangbarang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, pada 25 September 2026, menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana madrasah, kebutuhan pembangunan saluran air sekunder untuk pertanian, pengembangan usaha bata merah, pemanfaatan lahan bengkok desa sebagai potensi wisata, hingga persoalan BPJS Kesehatan dan penyaluran bantuan sosial.
Salah satu aspirasi yang mendapat perhatian adalah kondisi sarana dan prasarana madrasah setempat. Masyarakat menyampaikan bahwa fasilitas madrasah masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan guna menunjang kegiatan belajar-mengajar serta pendidikan keagamaan anak-anak di lingkungan sekitar.
Madrasah dinilai memiliki peran penting dalam pendidikan karakter dan pembentukan moral generasi muda. Karena itu, masyarakat berharap adanya dukungan terhadap perbaikan fisik bangunan, ruang kelas, maupun kelengkapan sarana pembelajaran agar kegiatan mengaji dan pendidikan agama dapat berlangsung dengan lebih nyaman dan aman.
Di sektor pertanian, warga menyampaikan kebutuhan pembangunan dan perbaikan saluran air sekunder di kawasan pesawahan. Infrastruktur pengairan yang belum memadai menyebabkan distribusi air ke sejumlah lahan pertanian belum optimal, khususnya ketika musim kemarau.
Sementara pada musim hujan, kondisi saluran yang belum memadai juga berpotensi menimbulkan genangan di area persawahan. Masyarakat berharap dinas atau instansi terkait dapat melakukan survei lokasi dan menyusun langkah pembangunan maupun perbaikan saluran irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian warga.
Aspirasi berikutnya berkaitan dengan pengembangan usaha produksi bata merah yang dikelola masyarakat. Usaha tersebut menjadi salah satu potensi ekonomi lokal yang masih dijalankan secara mandiri oleh warga. Namun, para pengrajin menghadapi kendala berupa keterbatasan modal, peralatan produksi yang masih sederhana, serta akses pemasaran yang belum luas.
Masyarakat berharap adanya pendampingan, pembinaan teknis, bantuan permodalan, dan fasilitasi pemasaran bagi para pengrajin. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu usaha bata merah tetap bertahan sekaligus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Masyarakat juga menyampaikan potensi pemanfaatan lahan bengkok desa yang memiliki pemandangan alam dan lokasi strategis. Lahan tersebut diusulkan untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam atau bumi perkemahan. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi pemuda, karang taruna, dan pelaku UMKM setempat.
Selain persoalan pembangunan dan ekonomi, layanan kesehatan turut menjadi perhatian masyarakat. Warga menyampaikan keluhan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif akibat tunggakan iuran. Sebagian masyarakat juga belum mengetahui program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) yang dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tunggakan secara bertahap sesuai ketentuan.
Persoalan lainnya berkaitan dengan data desil kesejahteraan masyarakat. Warga berharap adanya verifikasi dan pembaruan data agar kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya dapat tercermin dalam data yang digunakan untuk menentukan akses terhadap program bantuan, termasuk kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Keluhan mengenai penyaluran bantuan sosial juga disampaikan dalam kegiatan tersebut. Masyarakat menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi ekonomi warga di lapangan. Karena itu, pemutakhiran data secara berkala dinilai penting agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan sesuai ketentuan.
Dari berbagai aspirasi tersebut, sejumlah rekomendasi tindak lanjut disampaikan, antara lain fasilitasi peningkatan sarana prasarana madrasah, pembangunan dan perbaikan saluran air sekunder, pendampingan usaha bata merah, serta kajian pemanfaatan lahan bengkok sebagai kawasan wisata bumi perkemahan.
Untuk persoalan kesehatan dan bantuan sosial, rekomendasi mencakup peningkatan sosialisasi program REHAB BPJS Kesehatan, verifikasi data desil, serta pemutakhiran data penerima bantuan sosial secara berkala dan transparan.
Hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 tersebut diharapkan menjadi bahan koordinasi dan tindak lanjut bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, serta dinas dan instansi terkait. Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan program sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran yang tersedia.