By Admin Redaksi 
Rekamjabar.com (Bandung) – Popularitas Gubernur Jawa Barat KDM mulai mendapat perhatian media internasional. Financial Times (FT) menilai aktivitas KDM di media sosial ikut membuatnya lebih dekat dengan masyarakat dan semakin dikenal di tingkat nasional.
Dalam laporan berjudul “Is this Indonesia’s next president?” yang terbit pada 21 September 2026, FT membahas popularitas KDM dan namanya yang mulai muncul dalam pembicaraan soal Pilpres 2029.
Media bisnis asal Inggris itu menyoroti KDM yang baru sekitar 19 bulan memimpin Jawa Barat, tetapi sudah memiliki pengenalan yang luas di luar wilayah Jawa Barat.
FT menggambarkan KDM sebagai sosok dengan cara komunikasi yang berbeda dari banyak politisi. Hampir setiap hari, KDM mengunggah kegiatannya di media sosial, mulai dari bertemu warga, menjelaskan kebijakan, menanggapi keluhan hingga memberikan bantuan.
Gaya tersebut membuat KDM mendapat julukan “Content Governor”. FT mencatat kegiatan KDM sebagai gubernur dan aktivitas sehari-harinya banyak dikemas menjadi konten yang ditonton jutaan pengikutnya di media sosial.
FT juga menyoroti latar belakang KDM yang disebut pernah menjadi pengemudi ojek dan penjual layang-layang sebelum terjun ke dunia politik.
Latar belakang itu kemudian terlihat dari kebiasaannya yang sering turun langsung ke masyarakat. KDM terlihat berbincang dengan warga di pasar, warung dan tempat makan. Ia juga mendatangi langsung sejumlah persoalan yang dihadapi warga.
Kedekatan tersebut juga diceritakan seorang warga Bandung yang dikutip FT. Seorang pedagang pasar bernama Raty, 60 tahun, mengaku rutin mengikuti konten KDM di YouTube.
“Dia orang yang sangat baik. Bagi saya, dia seperti malaikat yang berjalan di bumi,” kata Raty sebagaimana dikutip FT.
Kesaksian tersebut menunjukkan citra KDM di kalangan sebagian masyarakat yang mengikuti kegiatannya melalui media sosial.
Namun, FT juga mencatat adanya kritik terhadap julukan “Content Governor”. Sejumlah pihak menilai aktivitas KDM di media sosial terlalu menonjol dibandingkan pekerjaannya sebagai kepala daerah.
FT tidak hanya membahas gaya komunikasi dan aktivitas KDM di media sosial. Laporan tersebut juga mengaitkan popularitas KDM dengan dinamika politik nasional menjelang Pilpres 2029.
FT mengutip hasil survei SMRC pada Juli 2026. Dalam survei tersebut, elektabilitas KDM tercatat 35 persen, sedangkan Prabowo Subianto 14,5 persen.
Dalam simulasi head to head yang dikutip FT, KDM memperoleh 59 persen, sedangkan Prabowo 28,3 persen.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengatakan kepada FT bahwa tingkat pengenalan KDM secara nasional sudah sangat tinggi, diperkirakan mencapai sekitar 90 persen masyarakat Indonesia.
Menurut Deni, pandangan masyarakat mengenai kepedulian dan empati KDM menjadi salah satu faktor yang membuatnya disukai.
FT juga mengutip pengamat Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan yang melihat perbedaan cara komunikasi antara KDM dan elite politik nasional.
KDM disebut lebih sering bertemu langsung dengan masyarakat dan melihat persoalan di lapangan. Sementara itu, komunikasi politik nasional lebih banyak dilakukan melalui forum formal.
Meski namanya mulai muncul dalam sejumlah survei Pilpres 2029, KDM belum menyatakan akan maju sebagai calon presiden. Ia juga belum memberikan tanggapan soal hasil survei yang menempatkan namanya di posisi tinggi.
FT mencatat, popularitas KDM tetap akan diikuti penilaian terhadap rekam jejak dan kebijakannya jika nantinya masuk ke politik nasional.
Sejumlah kebijakan KDM juga mendapat perhatian dan menimbulkan kontroversi, termasuk gagasan mengenai penanganan anak bermasalah melalui lingkungan militer serta usulan terkait vasektomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menerima bantuan pemerintah.
“Kalau dia berniat maju, menonjolkan sisi personal saja tidak akan cukup. Publik pada akhirnya akan menilai berdasarkan kebijakannya,” kata Deni Irvani kepada FT.
Pilpres 2029 masih sekitar tiga tahun lagi. Namun, laporan FT menunjukkan aktivitas KDM di media sosial mulai menjadi perhatian, tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga di tingkat nasional.